“Depok itu butuh penambahan ruas jalan, terutama penghubung antara barat dan timur, sehingga kalau orang mau ke arah timur atau sebaliknya tidak perlu mampir dulu ke Margonda,” kata Sutrisna.

• Tjahjo Kumolo Sebut Lulusan IPDN Berebut Masuk DKI Jakarta, Gajinya Capai Rp 28 Juta

• Prediksi Susunan Pemain Timnas Malaysia Vs Indonesia, Waspadai Pemain Naturalisasi Tuan Rumah

Belum ada komunikasi

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dadang Wihana menegaskan, belum ada komunikasi dengan pihak BPT terkait sistem berbayar atau ERP pada tahun 2020 di Jalan Margonda Raya.

Menurut Dadang, wacana itu masih dalam pembahasan BPTJ, sehingga belum ada pembahasan penerapannya di tahun depan.

“Dalam setiap kebijakan semua elemen (stakeholder) harus diikutsertakan. Keputusan tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang,” tutur Dadang.

Dadang pun meminta, penerapan sistem ini di Jalan Margonda Raya pada tahun 2020 agar tidak dijadikan polemik.

Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dishub Depok tengah fokus pada pembenahan transportasi umum dan infrastruktur pendukungnya.

Bus Jabodetabek Residence (JR) Connection misalnya yang merupakan angkutan permukiman untuk mengantarkan para warga di pemukiman sampai ke tujuan.

“Kemudian juga Dishub akan mengaktifkan kembali jalur bus yang tidak aktif, serta membenahi kenyamanan angkutan kota agar ber-AC.” ujar Dadang.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul: Masyarakat Depok Tak Setuju Penerapan Jalan Berbayar, Dianggap Bukan Solusi Atasi Kemacetan