Hadirkan Sanitasi Layak ke Warga, Program Simaskota Diapresiasi Pemprov DKI
Salah satu permasalahan yaitu sekitar 475 ribu jiwa (117 ribu KK) penduduk tidak memiliki tangki septik untuk tempat penampungan pembuangan jamban.
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai pemasalahan kualitas sanitasi lewat berbagai macam kegiatan.
Puncak program Sanitasi Untuk Masyarakat Kota (Simaskota) DKI Jakarta digelar selama dua hari, pada, 17-18 Desember 2019.
Ini merupakan lokakarya pembelajaran yang dilaksanakan di ruang seribu wajah Balaikota DKI Jakarta.
Selain itu, digelar media trip dengan mengundang wartawan untuk berkunjung ke wilayah dampingan program yaitu ke kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan dan Pademangan Barat, Jakarta Utara.
"Pemprov DKI menyatakan apresiasi terhadap program Simaskota sebagai salah satu bentuk nyata kolaborasi antara warga, NGO, private, dan pemerintah dalam mengakselerasi pemenuhan sanitasi yang layak bagi warga Jakarta," kata Ir Suharti MA PhD Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman Provinsi DKI.
Jakarta memiliki jumlah penduduk sebesar 10.177.924 jiwa (Data BPS 2017). Dengan jumlah penduduk yang demikian besar, Pemerintah Provinsi DKI jakarta menghadapi permasalahan terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) warganya.
Salah satu permasalahan yaitu sekitar 475 ribu jiwa (117 ribu KK) penduduk tidak memiliki tangki septik untuk tempat penampungan pembuangan jamban.
Dari jumlah jamban yang dimiliki penduduk, hanya 63,55% yang dalam kondisi layak.
Kondisi jamban yang tidak layak menyebabkan tinja yang ditampung di dalamnya mencemari air tanah dan air permukaan/sungai.
Dampaknya, air sungai di Jakarta tidak dapat berfungsi sebagai sumber air baku untuk air minum penduduk.
Masalah lainnya adalah, walau menggunakan/memiliki jamban namun jika jambannya tidak layak berarti pengguna/pemiliknya masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS) atau open defecation.
Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) atau Open Defecation Free (ODF) saat ini menjadi salah satu target capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Upaya mendorong percepatan pencapaian 100% Stop BABS salah satunya adalah melalui program Simaskota ( Sanitasi untuk Masyarakat Kota DKI Jakarta).
Program ini adalah kolaborasi multi pihak yang diinisiasi oleh pihak swasta yaitu Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pemrov DKI Jakarta bekerjasama dengan Konsorsium SPEAK Indonesia dan Yayasan Pembangunan Citra Insan (YPCII) sebagai mitra kerja, dan didukung oleh USAID IUWASH PLUS. Kolaborasi ini diwujudkan untuk membantu percepatan progam sanitasi di DKI Jakarta.