"Saya instruksikan seluruh lurah harus tahu persis seluruh kondisi pompa di wilayahnya, harus ditungguin itu pompa, masih ada minyaknya enggak, hidup jam berapa, mati jam berapa," kata Ahok di gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (19/12/2015) dikutip dari Kompas.com.

- Pengendalian Banjir Lewat Pembuatan Situ, Waduk, Embung dan Kanal

Langkah pengendalian banjir lainnya yang dilakukan Ahok adalah membuat situ, waduk, embung dan kanal. 

Saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015) Ahok mengklaim telah melakukan pengembangan situ hingga waduk.

"Pada program pembangunan prasarana dan sarana pengendali banjir telah dilaksanakan sejumlah kegiatan. Di antaranya pengembangan situ, waduk, embung dan kanal," kata Basuki.

Kegiatan-kegiatan itu meliputi pembebasan lahan di Waduk Kampung Rambutan, Waduk Kampung Rambutan 1, Sunter Hulu, Kanal Banjir Timur, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, dan Kali Ciliwung dengan luas total 71.113 hektare.

Saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI pada 2016, Ahok memasukkan pembuatan embung dan waduk ini sebagai salah satu program pengendalian banjir. 

"Kita (program) yang baru akan membuat banyak embung waduk. Kita sekarang sedang beli-beli tanah," ujar Basuki atau Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Selasa (29/11/2016) sebagaimana dikutip dari Kompas.com. 

Namun, Ahok akhirnya kalah di Pilkada 2017. 

- Pembuatan Sumur Resapan hingga Biopori

Di masa Ahok, Pemprov DKI juga telah melakukan persiapan pembangunan tanggul national Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pembuatan 272 sumur resapan dan pembuatan 667.573 lubang biopori.

Hal itu disampaikan Ahok dalam LKPJnya pada 2014. 

2. Pengendalian Banjir di Era Anies Baswedan

Menggantikan Ahok, Anies yang menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 memiliki program pengendalian banjir yang berbeda dengan Ahok.