TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana sempat megomentari rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggunakan toa sebagai peringatan banjir.

William menilai penggunaan toa sebagai hal yang kuno dan malah seperti peringatan yang digunakan saat Perang Dunia II.

Anggota DPD DKI Jakarta Fahira Idris pun membalas sindiran William itu saat tersambung telewicara dengan Politisi PSI Anthony Winza.

Dilansir Tribunnews.com, sindiran Fahira Idris itu dilontarkan dalam tayangan KOMPAS PETANG dalam YouTube KOMPASTV, Kamis (16/1/2020).

Awalnya, Fahira Idris memberi klarifikasi terkait kabar anggaran Pemprov Jakarta Rp 4 miliar untuk pengadaan toa peringatan banjir.

Fahira Idris membeberkan bahwa dana sebesar itu tidak hanya untuk membeli toa, namun membangun stasiun peringatan dini.

Ia berpendapat anggaran Rp 4 miliar sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga sudah disetujui oleh DPRD Jakarta.

"Angka Rp 4 miliar untuk membangun 6 stasiun peringatan dini dan 6 set disaster warning system saya rasa sudah sesuai, makanya disetujui oleh DPRD dan sekarang sudah menjadi APBD," terang Fahira Idris.

Fahira Idris kemudian menjawab sindiran PSI terkait keefektifan penggunaan toa sebagai peringatan banjir.

Ia menyinggung soal sindiran penggunaan toa yang dinilai kuno dan seperti perang dunia.

"Soal efektivitas penggunaan toa untuk peringatan dini, soal ini juga tidak kalah ramainya kan," kata Fahira Idris.

"Ada yang bilang kunolah, ada yang bilang seperti peringatan perang dunia kedua, macam-macamlah."

Fahira Idris membalas ucapan itu dengan balik menyindir bahwa PSI tidak tahu betul soal bencana lantaran tidak terjun langsung ke lapangan.

"Orang-orang yang ngomong kayak gini, selain tidak paham soal peringatan dini, juga sepertinya tidak pernah turun saat bencana datang," sindir Fahira Idris.

Anggota DPD ini juga menyebut tak ada salahnya menggunakan toa lantaran seluruh alat komunikasi harus dimaksimalkan sebagai peringatan banjir.

"Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berbagai konvensi internasional tentang peringatan dini, merekomendasikan bahwa dalam sistem peringatan dini, semua tools komunikasi harus digunakan," terang Fahira Idris.

Klarifikasi Dana Rp 4 Miliar untuk Toa

Dalam telewicara itu, Fahira Idris sempat mengklarifikasi bahwa anggaran sebesar Rp 4 miliar tersebut tidak hanya untuk membeli toa saja.

"Terkait soal peringatan dini, ada beberapa poin penting yang saya sampaikan," kata Fahira Idris.

"Pertama, bahwa Pemprov ini akan beli toa seharga Ro 4 miliar, ini kan jadi bahan serangan," imbuhnya.

"Maksudnya Bu Fahira? Tapi kan faktanya memang ada anggaran itu untuk 6 toa," sahut pembawa acara Riko Anggara.

Fahira Idris kemudian menjelaskan bahwa uang Rp 4 miliar itu digunakan untuk membangun stasiun peringatan dini serta peralatan lain termasuk toa.

"Betul, tapi itu sekali lagi bukan untuk beli toa, tapi untuk membangun 6 stasiun peringatan dini atau yang dalam APBD DKI itu namanya program stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf radio," terangnya.

"Dan pengadaan 6 set disaster warning system, salah satunya perangkatnya toa."

Bagi Fahira Idris, kabar Rp 4 miliar untuk membeli 6 buah toa adalah penyesatan informasi.

"Jadi kalau disebut Rp 4 miliar untuk beli 6 toa, itu penyesatan informasi dan saya rasa memang sengaja dibuat misinformasi," kata Fahira Idris.

"Padahal mudah saja mengecek kebenarannya, tinggal dicek di APBDI DKI Jakarta yang bisa diakses publik secara leluasa," jelasnya.

PSI Sebut Pengadaan Toa Salah Prioritas

Sebelumnya, Anthony merasa heran dengan rencana Anies Baswedan dalam pengadaan toa demi peringatan dini bencana di Jakarta itu.

Jika Anies Baswedan lebih mengutamakan peringatan dibanding pencegahan, Anthony menilai seolah-olah bencana banjir tidak bisa dicegah.

"Jadi kalau kita mempermasalahkan sekarang kok jadi isunya peringatan dini, berarti seakan-akan, ini sesuatu yang tidak bisa dicegah jadi perlu diperingatkan," ujar Anthony.

"Ini kita enggak masuk sumber akar masalahnya," sambungnya.

Anthony menyebut yang diutamakan harusnya pencegahan lantaran banjir masih bisa diusahakan untuk tidak terjadi.

"Masalahnya adalah kita harus adanya pencegahan, bukan cuma peringatan," kata Anthony.

Dengan demikian, rencana Anies Baswedan ini sama saja menunjukkan adanya kegagalan dalam mencegah banjir lantaran langsung fokus pada peringatan.

Lain halnya dengan bencana alam yang sifatnya tiba-tiba dan sulit diprediksi seperti gempa bumi, maka peringatan harus diprioritaskan.

"Peringatan itu menunjukkan adanya kegagalan pencegahan, ini beda. Kecuali misalnya untuk bencana-bencana alam yang mungkin tidak bisa dimitigasi," terang Anthony.

"Kayak misalnya enggak bisa di-forecast atau enggak bisa diramal seperti misalnya gempa bumi, itu cukup sulit," sambungnya.

"Tapi kalau misalnya banjir, itu sesuatu yang bisa dicegah."

Anthony kemudian menyindir apakah pihak Pemprov Jakarta sudah menganggarkan untuk tindakan pencegahan banjir.

"Masalahnya kita lihat ada prioritas penganggaran enggak dari Pemprov untuk ini? Ada enggak yang sudah dikerjakan selama dua tahun ini?" sindirnya.

Anthony menegaskan harusnya anggaran Rp 4 miliar itu lebih diutamakan untuk pencegahan hingga tuntas.

"Jadi maksudnya Rp 4 miliar itu harusnya bukan buat toa?" tanya pembawa acara Riko Anggara.

"Saya enggak mau terjebak dalam isu seakan-akan masalah pencegahannya itu sudah beres lalu kita masuk ke masalah peringatan dini," jawab Anthony.

"Pencegahannya dulu dong diselesaikan. Peringatan dini itu menunjukkan bahwa ada pencegahan, yang seakan-akan belum selesai kok sudah main ngomongin peringatan dini," paparnya.

Berikut video lengkapnya:

(Tribunnews.com/ Ifa Nabila)