BUMD DKI Banderol Masker Rp300 Ribu, PSI: Jakarta Darurat Tapi Malah Ambil Untung
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PD Pasar Jaya ikut menaikkan harga pasaran masker di masyarakat.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai dua warga Depok, Jawa Barat yang dikonfirmasi positif virus corona (COVID-19), alat pelindung berupa masker dan sanitizer jadi buruan yang paling dicari di pasaran.
Gara-gara permintaan membludak, harga masker bahkan dibaderol berkali-kali lipat dari harga normal.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PD Pasar Jaya ikut menaikkan harga pasaran masker di masyarakat.
Mereka membanderolnya Rp300 ribu per boks. Harga tinggi disebut karena PD Pasar Jaya menyesuaikan harga beli awal dari para pemasok.
Hal ini disoroti oleh Fraksi PSI DPRD DKI.
Baca: Masker Hasil Sitaan Penimbun Dijual Seharga Rp 4 Ribuan Per 10 Buah di Polrestro Jakarta Utara
Mereka menilai langkah PD Pasar Jaya meraup untung di tengah kepanikan dan kekhawatiran penularan virus corona tidak tepat.
Bahkan PSI menuding BUMD DKI itu jadi perpanjangan tangan para pengecer masker yang memanfaatkan situasi belakangan ini untuk mencari keuntungan besar.
"Pemerintah justru jadi perpanjangan tangan tengkulak, yang dibutuhkan masyarakat adalah ketersediaan masker dengan harga normal," kata anggota komisi B DPRR DKI Fraksi PSI Eneng Malianasari saat dikonfirmasi, Kamis (5/3/2020).
Baca: Alasan Kebijakan Pemerintah Indonesia Larang WNA dari 3 Negara Masuk Indonesia
PD Pasar Jaya selaku penyuplai kebutuhan masyarakat, kata Eneng, semestinya menjual dengan harga normal. Bukan malah menari di atas keresahan masyarakat.
"Jakarta sedang darurat, ini bukan saatnya meraup keuntungan. Justru di situasi seperti ini, jangan kita menari di atas keresahan orang. Lebih baik tidak berjualan jika mematok harga tinggi," jelas dia.
Harga masker yang dibanderol selangit oleh BUMD DKI itu disebut Eneng sekaligus mematahkan pernyataan Gubernur Anies Baswedan yang mengatakan bakal menomorsatukan keselamatan masyarakat.
"Penjualan ini juga mengingkari komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menomorsatukan keselamatan warga dalam penanganan virus corona," pungkas dia.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.