TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan kembali menormalkan jam operasional Transjakarta, mass rapid transit (MRT) Jakarta, dan light rail transit (LRT) Jakarta seperti sedia kala mulai Selasa (17/3/2020).

Hal ini dilakukan Anies setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan agar pemerintah pusat dan daerah tetap menyediakan layanan transportasi umum meski virus corona atau Covid-19 tengah mewabah.

Menanggapi hal tersebut, Analis Kebijakan Transportasi sekaligus Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan mengungkapkan, Anies dinilai hanya perlu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

“Anies tidak boleh lagi campur tangan urusan transportasi di Jakarta dan harus ikut bersama BPTJ.” ungkap Tigor saat dihubungi Tribunnews, Senin (16/3/2020) malam.

Baca: BREAKING NEWS Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tentang Kebijakan Terkait Covid-19: Harus Dibicarakan

Termasuk di dalamnya pelaksanaan pelayanan transportasi di Jabodetabek dalam rangka penanganan penyebaran corona.

“Biar dikordinir oleh BPTJ,” imbuhnya.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus meyakinkan social distancing betul-betul diterapkan.

“Setelah kebijakan dikembalikan sekarang tugas Pemprov Jakarta meyakinkan social distancing (berjarak) dan transportasi publik di Jabodetabek nyaman tidak berdesakan,” ungkapnya.

Tigor mengungkapkan pelaksanaan kebijakan sistem transportasi agar diserahkan sepenuhnya kepada BPTJ.

“Serahkan BPTJ dan terus berkordinasi bersama Tim Penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Baca: Imbas Pembatasan Operasional MRT Jakarta dan Transjakarta, Penumpang hingga Berdesak-desakan

Kembalikan Kebijakan

Diketahui, Anies mengembalikan jam operasional Transjakarta, MRT, dan LRT yang awalnya dibatasi dari pukul 05.00 sampai 18.00 WIB pada Senin (16/3/2020) ini.

Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Sesuai arahan Bapak Presiden terkait penyelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta," ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/3/2020) dilansir Kompas.com.

Setelah mengembalikan jam operasional transportasi, kebijakan teranyar Anies ialah mengurangi jumlah penumpang.

Tujuannya tak lain ialah agar jarak antarpenumpang dapat disesuaikan sesuai arahan dan tidak berdesakan.

"Kami akan laksanakan dengan social distancing secara disiplin. Artinya, akan ada pembatasan jumlah penumpang per bus dan per gerbong di setiap kendaraan umum yang beroperasi di bawah Pemprov DKI Jakarta," kata Anies.

Baca: Hotman Paris Kaget Lihat Antrean Penumpang Transjakarta Membludak, Beri Saran Ini ke Anies Baswedan

Besok Mulai Normal

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut jam operasional transjakarta, MRT, dan LRT kembali seperti semula pada Selasa besok.

Sarana transportasi Transjakarta akan beroperasi 24 jam.

MRT Jakarta beroperasi dari pukul 05.00-24.00 WIB.

Sedangkan LRT akan beroperasi pukul 05.00-23.00 WIB.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga jarak," ucap Syafrin.

Baca: Anies Baswedan Kembalikan Jam Operasional Transjakarta, MRT, dan LRT: Sesuai Perintah Pak Jokowi

Imbauan Jokowi

Sebelumnya, Jokowi memberi imbauan agar pemerintah pusat maupun daerah harus tetap menyediakan transportasi umum bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers dilangsungkan di Istana Bogor, Jawa Barat (16/3/2020).

“Dengan catatan, meningkatkan tingkat kebersihan moda transportasi, baik itu kereta api, bus kota, MRT, LRT, bus trans,” ungkapnya dilansir Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menekankan agar layanan transportasi umum tetap memperhitungkan jarak antar warga.

“Yang penting mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi tingkat kepadatan orang di dalam moda transportasi, sehingga kita bisa menjaga jarak satu dengan lainnya,” ungkap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mewanti-wanti kepala daerah untuk senantiasa berkomunikasi dengan pemerintah pusat mengenai kebijakan terkait Covid-19 yang akan diambil.

“Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan Covid-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat,” ujar Jokowi.

Untuk mempermudah komunikasi, Jokowi meminta kepada daerah untuk berkonsultasi dan membahasnya dengan kemeterian terkait dan Satgas Covid-19.

 
(Tribunnews.com/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Nursita Sari)