"Membuat kekacauan di area layanan transportasi publik MRT, LRT dan Transjakarta," imbuhnya.

Baca: Ketua DPRD DKI Minta Gubernur Anies Sinergi dengan Pemerintah Pusat Hadapi Corona

Selain itu, Tigor juga mengungkapkan perlunya pertimbangan lain yang harus digunakan, seperti logistik.

"Perlu pertimbangan menyiapkan kebutuhan logistik serta keamanan Jakarta dan sekitarnya," ungkapnya.

Masyarakat Bodetabek, disebut Tigor, sudah terbiasa dengan ritme transportasi umum di Jakarta.

"Jadi seharusnya kebijakan pengurangan sebelumnya dibicarakan secara baik bersama Tim Penanganan Virus Corona dan Pemerintah Pusat," ujar Tigor.

Tigor menilai, Anies sebaiknya membatalkan kebijakan pengurangan layanan transportasi publik.

"Wong tidak dikurangi saja, biasa kita lihat padatnya tidak terlayaninya secara manusiawi para pengguna layanan Transjakarta dan MRT terutama pada jam sibuk," ungkapnya.

Tigor juga menyoroti imbauan pada masyarakat untuk mengurangi interaksi.

"Justru seharusnya yang dilakukan oleh Anies adalah kebijakan menambah kapasitas layanan transportasi publik di Jakarta jika ingin mengurang interaksi dekat karena padatnya di Transjakarta, MRT atau LRT berikut di halte atau juga di stasiunnya," ungkap Tigor.

Baca: Kebijakan Anies Cegah Virus Corona: Ganjil Genap Dihentikan Hingga Imbau Resepsi Nikah Ditunda

Antrean Mengular

Diketahui sebelumnya kebijakan Anies Baswedan membatasi jumlah armada angkutan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona mengalibatkan terjadinya antrean penumpang di banyak lokasi halte Bus TransJakarta Senin (16/3/2020) pagi tadi.

Seperti di halte Bus TransJakarta Cawang UKI Kramat Jati, Jakarta Timur.

Dilansir Warta Kota, antrean tersebut mengular terutama bagi mereka yang hendak masuk menuju halte.

Hal itu dilakukan agar tak terjadi kepadatan di dalam halte.