Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Anies Terbitkan Pergub, Keluar atau Masuk Jakarta Harus Urus Izin Secara Online

Pergub No 47 Tahun 2020 mengatur tentang Pembatasan Bepergian baik masuk maupun keluar Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat harus mengurus izin online.

Anies Terbitkan Pergub, Keluar atau Masuk Jakarta Harus Urus Izin Secara Online
HERUDIN/HERUDIN
Suasana lalulintas yang masih ramai di Jalan MH Thamrin Jakarta, Rabu (13/5/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 47 Tahun 2020.

Pergub tersebut mengatur tentang Pembatasan Bepergian baik masuk maupun keluar Provinsi DKI Jakarta.

Masyarakat di luar Jabodetabek yang ingin masuk ke Jakarta pun wajib mengurus izin langsung dari Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Anies melalui konferensi pers, Jumat (15/5/2020).

"Dengan ini seluruh penduduk di DKI Jakarta tidak diizinkan bepergian keluar kawasan Jabodetabek," ungkap Anies dilansir YouTube Pemprov DKI Jakarta.

Pembatasan ini dilakukan sebagai pengendalian penyebaran virus Covid-19.

Anies mengungkapkan, dengan adanya peraturan ini para petugas di lapangan memiliki dasar hukum bekerja untuk mengendalikan pergerakan penduduk.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Bepergian baik masuk atau keluar Provinsi DKI Jakarta, Jumat (15/5/2020). (YOUTUBE/PEMPROV DKI JAKARTA)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Bepergian baik masuk atau keluar Provinsi DKI Jakarta, Jumat (15/5/2020). (YOUTUBE/PEMPROV DKI JAKARTA) (YOUTUBE/PEMPROV DKI JAKARTA)

Baca: UPDATE Corona 15 Mei: Tambah 490, Total Kasus di Indonesia Capai 16.496 Orang, 3.803 Sembuh

Baca: Sudah 3.803 Orang Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Meski peraturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat, Anies menyebut masih ada beberapa pengecualian.

Pengecualiannya antara lain pimpinan lembaga tinggi, korps perwakilan negara asing, TNI, polisi, dan petugas jalan tol.

Selanjutnya, petugas penanganan covid, ambulans, pemadam kebakaran, jenazah, angkutan barang, mobil obat-obatan, dan pasien yang membutuhkan pengobatan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas