Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memastikan program Grebek Lumpur di sungai, kali hingga saluran kecil tetap terlaksana.

Program itu tetap berlanjut meski adanya refocusing anggaran akibat Covid-19. Bahkan refocusing tersebut tidak mempengaruhi mata anggaran untuk pengerukan lumpur karena masuk dalam biaya pemeliharaan.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf, mengatakan, pemeliharaan saluran mikro, makro, penghubung, kali dan sungai tidak boleh berhenti. Demi mengantisipasi ancaman genangan dan banjir yang biasa terjadi di Ibu Kota saat musim hujan turun.

Baca: Pemprov DKI dan Kemen-PUPR Buat Satgas Grebek Lumpur 11 Juta Meter Kubik

"Meskipun terkena refocusing dari anggaran yang ada, tapi pengerukan tetap jalan terus. Tidak ada masalah, karena pemeliharaan tidak boleh berhenti," kata Juaini saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (27/8/2020).

Juani berujar, pengerukan lumpur memakai sistem swakelola, melalui anggaran pemeliharaan yang ada di dinas maupun di suku dinas. Nilai anggarannya di setiap sudin bervariasi namun sekitaran Rp80 miliar.

"Jadi tugas kami dari dinas maupun sudin untuk terus melakukan giat grebek lumpur di berbagai tempat. Mulai dari saluran mikro, makro, saluran penghubung, kali-kali dan waduk-waduk," ujar Juaini.

Dengan adanya refocusing anggaran Covid-19, alokasi dana yang diterima Dinas SDA berkurang 50 persen. Sekitar menjadi Rp1,2 triliunan.

Juaini memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap akan mengerjakan proyeknya. Sebab Pemprov DKI Jakarta telah mendapat pinjaman dana dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp12,5 triliun.

Dinas SDA DKI Jakarta mendapatkan suntikan dana sekitar Rp5,2 triliun. Tercatat ada tujuh proyek yang akan dikerjakan dinasnya selama tiga tahun dari dana pinjaman itu.

Di antaranya pembangunan polder pengendalian banjir; revitalisasi pompa pengendali banjir; pembangunan waduk pengendali banjir; peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian; pembangunan vertikal drainase; serta sistem informasi penunjang banjir.

"Dari tujuh program itu, anggaran terbesar ada pada peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian sebesar Rp2,070 triliun," ujar Juaini.

Program Grebek Lumpur ditargetkan selesai pada Desember 2020. Ada beberapa kali besar yang menjadi saran utama dalam program ini yang terbagi di lima wilayah.

Rinciannya, pengerukan lumpur di Kali Ciliwung segmen Kampung Melayu sampai Jembatan Tongtek sepanjang 5,3 kilometer di Jakarta Timur. Kemudian pengerukan Kali Ciliwung di segmen Jembatan Tongtek sampai pintu air Mangarai sepanjang 2,7 kilometer di Jakarta Selatan.

Selanjutnya, pengerukan di Kali Kanal Banjir Barat (KBB) segmen pintu air Karet sampai Jembatan Roxy sepanjang 13,9 kilometer di Jakarta Pusat. Lalu pengerukan di kali KBB segmen Jelambar sampai Season City sepanjang 1,5 kilometer di Jakarta Barat.

Kemudian pengerukan di Kali Adem segmen PIK (Pantai Indah Kapuk) sampai Muara Angka sepanjang 3,2 kilometer di Jakarta Utara.

Kepala Suku Dinas SDA Jakarta Barat, Purwanti Suryandari, mengatakan, proyek pengerukan lumpur ini akan membuat kapasitas air bertambah. Sebelum lumpur dikeruk, kedalaman air KBB dari permukaan jalan mencapai empat meter.

Kemudian setelah lumpur dikeruk, kedalaman KBB bakal bertambah menjadi enam meter. Seingat dia, terakhir kali pengerukan lumpur itu dilakukan sekitar 2017 lalu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun Pemprov DKI Jakarta berinisiatif mengeruk lumpur yang menjadi kewenangan BBWSCC karena demi kepentingan warganya dari ancaman banjir dan genangan.

"BWSCC pada dasarnya mendukung saja pengerukan ini, karena pengerjaan ini juga atas arahan pak gubernur langsung," kata Purwanti.