"Sibuk melawan dan membuat kebijakan tambahan yang bertentangan dengan upaya penanganan pandemi Covid-19 dari pemerintah pusat."

"Kenyataan di lapangan Anies bersama aparat pemprov Jakarta idak ada kerja penegakan penerapan PSBB," ungkap Tigor.

Tigor menambahkan, masuknya ke periode PSBB transisi bukan berarti PSBB awal sudah dijalani dengan baik.

"Begitu Jakarta masuk ke PSBB transisi ternyata terjadi loncakan kasus positif Covid-19 melebih 1.000 kasus per hari di Jakarta," ungkap Tigor.

Baca: Anies Kembali Terapkan PSBB di DKI, Pemilik Warteg Sebut Omzetnya Pasti Menurun

Tingginya angka lonjakan Covid-19 di Jakarta saat PSBB transisi dinilai Tigor sebagai bukti proses PSBB awal tidak kuat dan asal jalan tanpa pengawasan serta tanpa penegakan.

Tigor menyebut pengalaman hampir tujuh bulan pandemi Covid-19 di Jakarta menunjukkan tidak adanya kepemimpinan yang baik dalam menangani masalah pandemi.

Tigor menyebut sebaiknya pemerintah pusat mengevaluasi pelaksanaan PSBB awal dan PSBB transisi di Jakarta.

"Juga pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan PSBB di Jakarta agar dijalankan secara baik dan sesuai protokol kesehatan," ungkapnya.

"Sebaiknya Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengawal dan menempel atau lakukan pengawasan melekat terhadap Pemprov Jakarta dalam pelaksanan PSBB di Jakarta," imbuhnya.

Tigor khawatir jika pemerintah pusat tidak mengaswasi Pemprov Jakarta maka akan terulang lagi dan Jakarta jatuh dalam pandemi Covid-19 berkepanjangan.

"Bisa tambah parah dan rakyat yang jadi korban," pungkasnya.

Sementara itu diketahui PSBB total akan dilaksanakan mulai hari ini hingga dua pekan ke depan.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)