Tanggapannya pun datar, rombongan menteri yang mendampingi Jokowi, juga diam tidak bergeming.

Plt Dirut PLN, Sripeni kembali meminta waktu untuk memberi penjelasan tambahan pada Presiden.

Ia lalu kembali memberi penjelasan teknis yang menyebabkan gangguan tidak terantisipasi.

Menanggapi itu, Presiden hanya meminta PLN segera melakukan perbaikan secepatnya.

"Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali," ucap Jokowi.

"Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai terulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke terima kasih," kata Kepala Negara.

Tanggapan Jokowi pun relatif singkat.

Tak sampai dua menit.

Setelah itu, Jokowi langsung pergi meninggalkan kantor PLN.

Ia menolak meladeni wawancara dengan media massa yang biasa dilakukannya setelah kunjungan.

Jokowi berada di kantor pusat PLN selama 15-20 menit.

Kata Istana

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menilai wajar jika Jokowi marah kepada PLN.

Pasalnya, pemadaman yang berlangsung sejak Minggu (5/8/2019) kemarin dan masih berlangsung di sejumlah wilayah sampai Senin (6/8/2019) sangat mengganggu aktivitas warga.

"Yang pasti Presiden sangat mendengarkan suara publik. Itu yang pertama (penyebab Presiden marah)," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Apalagi, lanjut Moeldoko, pemadaman juga tak hanya mengganggu aktivitas warga sehari-hari.

Masyarakat yang memiliki bisnis juga bisa merugi akibat padamnya listrik.

"Pastilah banyak orang yang merasakan terganggu ekonominya," kata dia.

Selain itu, Moeldoko juga menyebut Presiden tidak puas dengan penjelasan Dirut PT PLN Persero yang terlalu panjang lebar dan bersifat teknis.

Menurut dia, Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani hanya menjelaskan masalah teknis yang menyebabkan pemadaman listrik.

Padahal yang diinginkan oleh Presiden adalah alasan mengapa gangguan transmisi itu bisa terjadi.

Lantas, adakah sanksi yang diberikan pada PLN atau menteri terkait?

Mantan Panglima TNI itu mengakui masyarakat memiliki hak untuk menuntut pejabat terkait masalah ini dicopot dari jabatannya.

Menurut dia, hal yang terpenting adalah evaluasi.

"Saya pikir yang paling utama segera ada perbaikan situasi. Setelah itu akan dievaluasi."

"Dievaluasi dalam arti kenapanya. Kita kan perlu ada perbaikan," ujar Moeldoko.

Jokowi diminta pecat direksi dan komisaris PLN

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat jajaran direksi dan komisaris PT. PLN Persero.

Hal itu diminta oleh Arief Poyuono lantaran kota Bekasi sudah mati listrik selama tiga jam.

Tak hanya di kota Bekasi, mati listrik juga terjadi di Depok, Jakarta, dan sebagian kota Bogor.

"Saya meminta Presiden Jokowi pecat seluruh direksi dan komisaris PLN. Kota Bekasi sudah mati listrik tiga jam. Ini menunjukkan bahwa direksi dan Komisaris PLN tidak sense of crisis dalam keadaan negara seperti ini," kata dia kepada Tribunnews.com, Minggu (1/11/2020).

Arief Poyuono menyebut, penyebab mati listrik di kota Bekasi yang sudah berlangsung selama tiga jam lebih itu yakni Gardu Induk PLN Ancol yang meledak.

Mantan Waketum Partai Gerindra itu menjelaskan, kinerja PLN yang seperti ini bisa menggagalkan program Jokowi dalam penanggulangan wabah pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya, mati listrik yang terjadi di sebagian wilayah ini menyebabkan layanan internet atau internet service ikut mati.

"Orang yang pakai Indihome tidak bisa karena tidak ada listriknya. HP kita tidak bisa dicas, komputer kita tidak bisa jalan, bagaimana kita mau online? Tadi saya sudah telepon bagian pelayanan, katanya gardu Induk Ancol meledak," tutur dia.

Akibat mati listrik, lanjut Arief, masyarakat tidak bisa berinteraksi secara virtual, seluruh mesin ATM pun mati.

"Mau tidak mau masyarakat berkumpul, tidak social distancing lagi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya maupun kegiatan lainnya," ujar dia.

Melihat terjadinya mati listrik di sebagian wilayah ini, Arief menilai penyediaan fasilitas untuk publik oleh PLN masih sama seperti sebelum ada pandemi, tidak ada perubahan signifikan.

"Jadi percuma misal Telkomsel kerja keras, menyiapkan bandwith kalau kelistrikannya tidak didukung, masyarakat tidak bisa pakai fasilitas itu kan," kata dia.

"Percuma Undang-undang Cipta Kerja kalau infrastruktur dan sarana kelistrikannya model begini, tidak akan investor mau datang," pungkas dia. (tribun network/thf/tau/gni/Tribunnews.com/Kompas.com)