Seperti menuding korban akan ikut terjerat dalam UU Pornografi maupun UU ITE.

Padahal, beberapa kasus yang terjadi, korban tidak mengetahui dirinya direkam saat kejadian.

Baca juga: Komnas Perempuan Soroti Masih Terjadinya Kekerasan Seksual di Ruang Pendidikan

Baca juga: Kemen PPPA Kecam Kasus Penculikan dan Kekerasan Seksual Anak Penyandang Disabilitas di Sunter

"Aparat kepolisian juga seringkali tidak melihat latar belakang korban."

"Lalu menuding akan terkena Pasal UU Pornografi maupun UU ITE, itu akhirnya membuat korban takut untuk melaporkan," ujar Tuani.

Menurutnya, kasus-kasus KBGO memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa mencapai pengadilan.

Hal itu lantaran kasus tersebut memerlukan banyak ahli dan mengumpulkan beberapa jejak digitalnya.

Kendati demikian, ada beberapa kasus KBGO yang berhasil untuk diproses secara hukum.

"Memang kasus KBGO ini belum menjadi perhatian, meskipun ada beberapa kasus yang akhirnya berhasil untuk diproses hukum," jelasnya.

Baca juga: Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat Selama Pandemi, LBH APIK Jakarta Soroti Minimnya Rumah Aman

Baca juga: Pemkab Sampang Segera Bentuk Tim Khusus Terkait Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Oknum PNS

Di sisi lain, aktivis perempuan, Tunggal Pawestri yang aktif menggunakan media sosial untuk berkampanye isu perempuan juga ikut menanggapi maraknya kasus KBGO.

Ia menyampaikan, tingginya kasus KBGO harus membuat masyarakat bekerja keras menciptakan ruang aman di dunia digital.

"Pemerintah dan aparatnya harus lebih tanggap dalam menangani kasus KBGO, pelaku harus ditindak tegas dan perempuan yang rentan jadi korban harus dilindungi."

"Bukan malah dikriminalisasi jika berani melaporkan kasusnya. Platform digital pun harus lebih akuntabel dan responsif melihat maraknya KBGO," katanya.

(Tribunnews.com/Maliana)