TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah melakukan beragam upaya untuk mengatasi banjir di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku punya program andalan, apa itu ?

program tersebut adalah pembuatan drainase vertikal atau sumur resapan.

Program ini dijalankan dengan menerapkan konsep teknologi zero run off, yaitu menampung hujan sebanyak mungkin, sehingga air yang mengalir ke selokan dan sungai bisa diminimalisir.

Sumur Resapan Pernah Digalakkan Era Ahok, Anies Targetkan Buat 1,8 Juta Sumur Resapan Selama 3 Tahun

Sejatinya, sistem drainase vertikal ini sama seperti yang dulu digalakkan di masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Gubernur Anies Baswedan pun sempat mencanangkan pembuatan 1,8 juta sumur resapan.

Menurut rencana, program ini bakal dikerjakan dalam kurun waktu tiga tahun, mulai 2020 hingga 2022 mendatang.

Baru Terealisasi 2.974 Sumur Resapan

Meski demikian, realisasi program ini ternyata berjalan sangat lambat.

Sebab, baru 2.974 sumur resapan yang dibuat sepanjang 2020 kemarin.

Padahal, pembuatan sumur resapan sangat mudah hanya dengan membuat lubang.

Ribuan sumur resapan itu dibuat di 777 lokasi berbeda di seluruh kota administrasi, kecuali Jakarta Utara.

"Kalau SDA sendiri kemarin (2020) sudah sampai 2.974 sumur resapan," ucap Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Juaini Yusuf, Senin (22/2/2021).

Sumur-sumur resapan tersebut berada di berbagai lokasi, di antaranya RPTRA, gedung pemda, sekkolah, taman kota, dan masjid.

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini berkilah, lamanya progres pembuatan sumur resapan ini lantaran ada keterbatasan vendor yang mengerjakan.

Untuk itu, Juaini mengaku pihaknya bakal mengebut pembuatan drainase vertikal di tahun 2021 ini.

"Kemarin kenapa lambat? Karena vendornya cuma dua, nah sekarang lagi diproses, vendornya itu ada 100," ujarnya.

"Kami harapkan banyaknya vendor jadi yang kerja juga banyak, sehingga program bisa cepat kami jalankan," tambahnya menjelaskan.

Dapat Suntikan Rp 400 Miliar dan Menargetkan Buat 300 Ribu Sumur Resapan

Anggaran Rp 400 miliar pun telah dialokasikan Pemprov DKI dalam APBD 2021 untuk program ini.

Pemprov DKI menargetkan membuat 300 ribu sumur resapan sepanjang tahun 2021 ini.

"Tahun 2021 sampai 2022 rencana kami 300 ribu titik dengan anggaran 300 ribu titik dengan anggaran Rp 400 miliar. Itu yang akan kami mulai di tahun ini," ucapnya, Senin (22/2/2021).

Diragukan DPRD DKI

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku ragu dengan program sumur resapan yang dicanangkan Pemprov DKI.

Pasalnya, banjir kembali mengepung ibu kota di awal tahun 2021 ini.

Bahkan, setidaknya sudah tiga kali DKI Jakarta dilanda banjir di bulan Februari ini.

Banjir paling parah terjadi pada Sabtu (20/2/2021) lalu, dimana ada 113 RW terendam banjir di Jakarta.

"Seharusnya efektif itu bila tidak terjadi banjir. Nah, kalau efektif tapi banjir kan sama saja bohong," ucapnya, Senin (22/2/2021).

Ia pun ragu, Pemprov bisa menyelesaikan pembuatan 300 ribu sumur resapan di tahun 2021 ini.

Untuk itu, ia menyayangkan anggaran Rp 400 miliar yang telah dialokasikan untuk pembuatan sumur resapan.

"Sayang banget, padahal anggaran hampir Rp 400 miliar besok," ujarnya di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Cara Anies Baswedan Tangani Banjir Dikritik Giring PSI

Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir Jakarta, karena lebih memilih menyalahkan pihak lain.

“Jangan cuma melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman. Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal. Artinya banjir terjadi karena Gubernur Anies tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya,” ujar Giring, dalam keterangannya, Senin (22/2/2021).

Giring mengutip data BMKG, bahwa status pintu air Katulampa, Depok, dan Krukut Hulu adalah siaga 4 alias masih normal sejak Sabtu tengah malam sampai Sabtu petang.

Selama tiga tahun terakhir, lanjut Giring, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilainya tidak pernah mengimplementasikan konsep naturalisasi sungai untuk mengatasi banjir.

“Naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Anies terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan sementara normalisasi sungai dihapuskan. Akibatnya banjir kian memburuk," kata Giring.

Selain itu, menjelang musim hujan, tidak terlihat ada upaya untuk mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pompa.

“Ketika tindakan-tindakan itu tidak dilakukan, mustahil Jakarta bebas dari banjir. Padahal anggaran DKI Jakarta lebih dari cukup untuk membiayai itu semua,” tambah Capres RI 2024 tersebut.

Alih-alih menjatahkan untuk pencegahan banjir, Giring menyesalkan alokasi anggaran untuk hal-hal yang jauh dari kebutuhan mendesak warga.

“Anggaran Jakarta diboroskan untuk hal-hal tak perlu. Lihat saja, untuk pembayaran uang muka Formula E, mempercantik JPO, atau mengecat genting-genting rumah warga. Dari sini, Gubernur Anies terlihat tidak mampu menyusun prioritas. Kebutuhan mendesak dinomorduakan, hal-hal bersifat kosmetik justru didahulukan,” pungkas Giring. (tribun network/thf/Tribunnews.com/TribunJakarta.com)