Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Cuma Dinonaktifkan, Wagub DKI Bilang Pemecatan Yoory Pinontoan Tunggu Hasil Pemeriksaan KPK

Riza menyebut Pemprov DKI enggan gegabah membuat keputusan sebelum kasus ini terang benderang dipaparkan oleh KPK.

Cuma Dinonaktifkan, Wagub DKI Bilang Pemecatan Yoory Pinontoan Tunggu Hasil Pemeriksaan KPK
TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balaikota, Senin (25/1/2021) 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menonaktifkan Yoory C Pinontoan dari posisi Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya.

Yoory dinonaktifkan menyusul penetapan status tersangka oleh KPK di kasus dugaan korupsi pembelian lahan program DP Rumah 0 Rupiah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov baru sebatas menonaktifkan. Pemecatan terhadap Yoory masih menunggu hasil penyidikan KPK.

"Ini kan di nonaktifkan, kita menunggu dulu hasil daripada KPK (untuk pemecatan)," kata Riza kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).

Riza menyebut Pemprov DKI enggan gegabah membuat keputusan sebelum kasus ini terang benderang dipaparkan oleh KPK. Pemprov DKI tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Baca juga: Minta Uang Rp 750 Juta Pada Anak-anak Sule, Teddy Berjanji Tak Akan Ungkit Warisan Lina Jubaedah

Baca juga: Kronologi Pria di Banyumas Dijatuhi Hukuman Bayar Rp 150 Juta Setelah Batalkan Lamaran Pernikahan

Pemprov DKI juga menganut asa praduga tak bersalah dalam kasus yang menyeret pimpinan salah satu BUMD DKI itu. Pemprov memberi kesempatan kepada Yoory untuk membela diri sesuai fakta.

Selain itu, Pemprov juga memberi kesempatan seluas - luasnya bagi KPK untuk memeriksa Yoory sesuai ketentuan.

"Kita hormati proses yang ada. Kami tidak ingin mendahului, kita hormati, kita tunggu hasil dari pihak KPK," ucap dia.

Adapun keputusan penonaktifan Yoory didasarkan pada Kepgub Nomor 212 Tahun 2021 tentang Penonaktifan Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Pengembangan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Baca juga: Gara-gara Batalkan Pernikahan dengan Kekasih secara Sepihak, Seorang Pria Didenda Rp 150 Juta

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas