Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Virus Corona

Curhat Warga, Harga Kremasi 'Digetok' hingga Rp 65 Juta, Distamhut DKI Jakarta Imbau Yayasan Kremasi

Yayasan Kremasi diimbau agar bersurat ke Rumah sakit terkait penjadwalan kremasi beserta tarifnya untuk menghindari praktik percaloan.

Curhat Warga, Harga Kremasi 'Digetok' hingga Rp 65 Juta, Distamhut DKI Jakarta Imbau Yayasan Kremasi
Wartakotalive/Anggie Lianda Putri
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Suzi Marsitawati. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta menerima keluhan seorang warga mengenai paket kremasi dengan biaya tinggi.

Dalam keterangannya, Minggu (18/7/2021), Kepala Dinas pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, menegaskan tidak ada petugas yang menerima pengantaran jenazah kremasi ke luar jakarta, karena meningkatnya pelayanan pemakaman di dalam kota.

“Kami telah menelusuri bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, petugas kami tidak ada yang mengantar jenazah kremasi ke luar Jakarta. Jenazah yang dikremasi di Karawang dibawa sendiri oleh pihak keluarga. Petugas kami hanya menginformasikan bahwa krematorium di Jakarta tidak menerima kremasi jenazah COVID-19 dan yang dapat menerima adalah krematorium di luar Jakarta,” terang Suzi Marsitawati.

Untuk mencegah adanya calo dan korban berikutnya terhadap kremasi, Suzi mengimbau kepada Yayasan Kremasi agar bersurat ke RS terkait penjadwalan kremasi beserta tarifnya.

Baca juga: Anies Ajak Warga Datangi Sentra-sentra Vaksinasi yang Disediakan Pemprov DKI

Itu dilakukan agar tidak terjadi tawar-menawar di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab/oknum yang merugikan masyarakat.

Suzi juga mengimbau agar masyarakat dapat mencatat nama, mengambil foto wajah, dan laporkan kepada Pemprov DKI Jakarta apabila terdapat oknum yang mengaku petugas Distamhut Provinsi DKI Jakarta dan meminta uang.

"Jika oknum tersebut benar pegawai kami, maka Pemprov DKI Jakarta akan langsung menindak tegas. Namun, jika bukan pegawai, Pemprov DKI Jakarta akan melaporkan ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut," ujarnya.

Pekerja memindahkan peti mati ke mobil Satgas Covid-19 di TPU Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (6/7/2021). Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menyiapkan peti mati untuk jenazah Covid-19 seiring masifnya angka kematian Covid-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Tribunnews/Irwan Rismawan
Pekerja memindahkan peti mati ke mobil Satgas Covid-19 di TPU Petamburan, Jakarta Pusat, Selasa (6/7/2021). Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menyiapkan peti mati untuk jenazah Covid-19 seiring masifnya angka kematian Covid-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

“Kami sarankan juga kepada warga agar tidak berhubungan dengan calo untuk pelayanan mobil jenazah dan petak makam, karena pihak RS sudah secara otomatis menghubungi Distamhut DKI Jakarta. Jika warga meninggal di rumah, segera hubungi RT/RW dan Puskesmas Kecamatan,” imbaunya.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan pelayanan optimal bagi seluruh warga, termasuk dalam pengangkutan jenazah dari rumah sakit ke Tempat Pemakaman Umum (TPU)/Krematorium Swasta tanpa dikenakan biaya.

Baca juga: Kasatpol PP DKI Larang Jajarannya Ambil Barang Milik Pedagang Saat PPKM Darurat

“Pelayanan pemakaman, seperti pengangkutan jenazah juga pemberian peti jenazah, itu tanpa biaya, baik jenazah COVID-19 maupun tidak, yang mana sudah merupakan SOP dari Distamhut DKI Jakarta.

Halaman
123
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas