Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Minta Warga Taati Protokol Kesehatan, Gubernur Anies: Jangan Simpulkan Sudah Lewati Puncak

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat tetap waspada, meskipun angka penyebaran Covid-19 mulai melandai.

Minta Warga Taati Protokol Kesehatan, Gubernur Anies: Jangan Simpulkan Sudah Lewati Puncak
Warta Kota/Joko Supriyanto
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat tetap waspada, meskipun angka penyebaran Covid-19 mulai melandai. 

“Semua tim sudah siap melaksanakan, kami semua juga sudah lakukan secara berjenjang persiapan-persiapan ini. Tinggal eksekusinya saja besok, dan besok malam akan kami evaluasi,” lanjutnya.

Sebelumnya Luhut telah menjelaskan, ada beberapa pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk memperpanjang PPKM, mulai dari level 3 dan 4.

"Pemberlakuan PPKM level 4 dan 3 ini dikaji berdasarkan 3 faktor utama, yaitu indikator laju penularan kasus dan respons sistem kesehatan yang berdasarkan panduan WHO, dan indikator ketiga sosio ekonomi masyarakat," kata Luhut.

Luhut mengatakan, ketiga indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menerapkan perpanjangan kebijakan PPKM level 4, dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Dia meminta seluruh elemen masyarakat hingga pejabat pemerintah untuk fokus pada penanganan Covid-19.

Dia meminta agar mengesampingkan dulu segala kepentingan termasuk kepentingan politik. "Saya berkali-kali sampaikan, kita tahan birahi politik kita dulu, jadi kita konsentrasi dulu tangani Covid ini," kata Luhut dalam acara Kick Andy Double Check, Minggu (25/7/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut, karena hingga kini dia mengaku menerima banyak pernyataan tentang para politisi yang sudah menatap kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang.

Dia menyatakan, saat ini tidak ada yang lebih penting dari pada bersama-sama menekan dan menangani laju penyebaran pandemi Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa (20/7/2021).
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Pandjaitan.

Sebab dampak dari pandemi tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja melainkan juga sebagian besar negara di dunia.

"Karena penanganan Covid ini betul-betul menguras semua energi kita," kata Luhut.

"Bukan hanya kita aja tapi di seluruh dunia seperti itu jadi kalau kita punya energi ini sekarang ayok kita satu padu dulu menyelesaikan ini (pandemi Covid-19)," sambungnya.

Dia mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang belakangan memburuk, tidak lazim jika dikaitkan dengan dunia politik.

Sebab kata dia, sudah ribuan jiwa manusia di Indonesia meninggal akibat ganasnya penyebaran virus tersebut.

"Supaya ya kita bisa menyelamatkan ribuan nyawa ke depannya terlalu mahal untuk dipolitisasi," tuturnya. Luhut juga mengatakan, belum saatnya untuk memikirkan perihal pergantian presiden saat ini. 

Kata dia, menjabat sebagai Presiden merupakan suatu takdir yang alamiah. Jadi tidak perlu adanya sikap untuk merebut kekuasaan tersebut.

"Apa harus jadi presiden aja mengabdi di negeri ini? Presiden cuma satu loh dan menurut saya menjadi presiden itu sudah alam ini yang menakdirkan hal itu gitu," kata Luhut.

"Ngapain rebutan yang ndak jelas, yang membuat kau sakit hati yang membuat kau musuhan dan macem-macem," imbuhnya.

Janjikan Insentif

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah saat ini menyiapkan insentif perpajakan untuk para pelaku dunia usaha di berbagai sektor.

Insentif pajak yang diberikan ini diharapkan membantu kelangsungan para pengusaha di tengah pemberlakuan PPKM level 4.

Beberapa bidang usaha yang disebutkan Airlangga diantaranya sektor transportasi, horeka (hotel, restoran, kafe), hingga usaha di sektor pariwisata.

Namun, untuk pelaku usaha yang membuka bisnisnya di mall atau pusat perbelanjaan, dipastikan dalam waktu dekat segera mendapatkan intensif tersebut.

Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto, menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, secara virtual, Senin (21/06/2021).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

Airlangga menambahkan, bantuan berupa insentif ini sedang diproses dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan menuju tahapan finalisasi.

“Akan diberikan bantuan kepada dunia usaha yaitu untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mall. Itu akan diberikan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah, untuk Juni sampai Agustus 2021,” ujar Menteri Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (25/7/2021).

“PMK dalam proses. Ini kan diberikan juga ke beberapa sektor lain seperti transportasi, horeca, dan pariwisata yang sedang dalam finalisasi,” sambungnya.

Pengusaha juga dijanjikan mendapatkan insentif pajak sewa toko menjadi 0 persen di pusat perbelanjaan atau mal pada Juli hingga Agustus 2021 saat perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4.

Sejumlah pusat perbelanjaan dan swalayan di Ciputra Mall dan Gelael Kota Semarang terlihat sepi pengunjung, Kamis (1/6/21). Pemerintah Kota Semarang akan memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali per tanggal 3 Juli 2021 mendatang untuk menekan pertumbuhan Covid 19. (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)
Suasana sepi pengunjung di pusat perbelanjaan di Kota Semarang, Kamis (1/6/21).  (Tribun Jateng/Hermawan Handaka) (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, insentif perpajakan tersebut menjadi komponen yang ditanggung pemerintah atau DTP. 

Pemerintah juga memberikan bantuan kepada dunia usaha, untuk sewa toko di pusat perbelanjaan atau mal.

"Itu akan diberikan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh pemerintah ataupun DTP untuk masa pajak bulan Juni sampai dengan Agustus 2021," ujarnya saat konferensi pers secara virtual, Minggu (25/7/2021). 

Airlangga menjelaskan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk insentif perpajakan tersebut sedang disiapkan, dan aturan ini juga akan menyasar sektor lainnya. 

"Ini PMK sedang dalam proses. Kemudian, akan diberikan juga untuk beberapa sektor lain yang terdampak, termasuk transportasi, horeka (hotel, restoran, kafe), parawisata yang ini sedang dalam finalisasi," katanya.

Sebagian artikel ini sudah tayang di Tribun Jakarta, dengan judul: Penyebaran Covid-19 Mulai Turun, Gubernur Anies Baswedan: Jangan Simpulkan Kita Sudah Lewati Puncak

Editor: Sanusi
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas