Wagub DKI Bantah Lancarkan Lobi Politik Demi Gagalkan Interpelasi Formula E
Ahmad Riza Patria membantah tudingan yang menyebut Anies Baswedan sengaja melancarkan lobi - lobi politik kepada 7 fraksi di DPRD DKI, untuk tujuan me
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah tudingan yang menyebut Anies Baswedan sengaja melancarkan lobi - lobi politik kepada 7 fraksi di DPRD DKI, untuk tujuan menggagalkan interpelasi Formula E.
"Nggak ada, kita kan eksekutif itu melaksanakan tugas eksekutif, DPRD melakukan tugas legislatif, kami saling menghormati satu sama lain, tidak ada upaya - upaya mempengaruhi satu sama lain, apalagi mengintervensi," kata Riza kepada wartawan, Kamis (30/9/2021).
Riza menegaskan tidak ada upaya dari Pemprov DKI untuk memengaruhi pendirian para fraksi.
Setiap pihak baik eksekutif maupun legislatif masing - masing punya kewenangan dan kedudukannya sendiri.
Sehingga kata dia, masing - masing pihak saling menghormati satu sama lain, baik sikap maupun posisi.
"Semua kita ini punya kedudukan, kewenangan masing - masing , kita semua sudah sangat dewasa, punya sikap masing - masing, kita hormati sikap semuanya. Kita tentu berharap semua hubungan kita tetap terus baik antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta, terus kita jaga, hubungan kita selama ini cukup baik dan harmonis," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebut 7 fraksi yang tak setuju dengan pengajuan interpelasi Formula E justru melakukan kegiatan parlemen jalanan.
Baca juga: PDI-P Ungkap Ada Fraksi yang Ancam Pecat Anggotanya Jika Ikut Rapat Paripurna Interpelasi Formula E
Pasalnya mereka yang tak setuju interpelasi, seperti fraksi Gerindra, PKS, PKB - PPP, PAN, Nasdem, Golkar, dan Demokrat diketahui melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di rumah dinas Anies.
Padahal menurut Prasetyo, permasalahan agenda seperti Formula E yang jadi program prioritas Anies dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 seharusnya dibahas dan diselesaikan dalam forum resmi DPRD DKI.
Bukan justru 'bermain' di luar jadwal yang ada dalam agenda legislatif.
"Tapi saya juga bingung nih kenapa mereka memberi pelajaran sahabat saya M Taufik (penasehat fraksi Gerindra) itu memberikan masukan kepada junior - juniornya memakai parlemen jalanan di sini lah tempatnya," kata Prasetyo usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/9/2021).
