Surat yang di tujukan kepada Kadivpropam Polri itu, Maman Suherman dan istrinya meminta permohonan perlindungan hukum dan dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyidik Subdit II DitTipidum Bareskrim Polri. Dittipidum sendiri menangani laporan polisi nomor LP/B/0613/X/2020 Bareskrim, tanggal 28 Oktober 2021 soal mafia tanah.

Selain itu, Maman juga bersurat dan meminta perlindungan hukum kepada Kapolri, Biro Wassidik, dan Presiden RI Joko Widodo.

"Saya buat laporan ke Kapolri, Propam, dan Wassidik pada tanggal 6 Desember 2021 dan saya sudah pegang tanda terima pengaduanya. Itu dilakukan agar saya bisa lepas dari tuduhan yang tidak saya lakukan. Saya sangat memohon agar polisi dan presiden mau mendengar saya sebagai rakyat kecil yang menjadi korban dari mafia tanah," ujar Maman.

Sebelumnya, Tim Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan delapan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Selain itu, polisi juga mengamankan satu orang pensiunan pegawai BPN dan satu orang sipil sebagai tersangka kasus keterangan palsu ke dalam akta otentik dan/atau pemalsuan akta otentik dan/atau pemalsuan surat.

Sehingga, total tersangka kasus mafia tanah Cakung berjumlah sepuluh orang.

Kesepuluh tersangka mafia tanah itu adalah Yuniarto, Eko Budi Setiawan, Marpungah, Tri Pambudi Harta, Siti Lestari, Taryati, Kanti Wilujeng, dan Warsono yang merupakan Pegawai BPN.

Lalu, satu orang pensiunan Pegawai BPN bernama Marwan dan satu warga sipil, Maman Suherman.

“Mereka dijadikan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan dan gelar perkara atas laporan dari Direktur PT. Salve Veritate, RA pada 28 Oktober 2020, dengan nomor laporan polisi LP/B/0613/X/2020/Bareskrim,” ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi pada Selasa (14/12/2021) kemarin.