Dinas SDA DKI Jakarta Sudah Bangun 23.912 Sumur Resapan Jenis Buis Beton Selama April-Desember 2021
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah merampungkan pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal di 23.912 titik.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sejak April sampai Desember 2021 telah merampungkan pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal di 23.912 titik.
Pembuatan sumur resapan tersebut adalah jenis buis beton+HDPE.
Kepala Bidang Geologi, Konservasi Air Baku, dan Penyediaan Air Bersih Dinas SDA DKI Jakarta, Ahmad Saipul menuturkan sumur resapan jenis ini punya spesifikasi kedalaman dua meter dan dapat menampung dua meter kubik setiap lubangnya.
"Dinas SDA DKI Jakarta juga telah membangun 17.682 meter kubik drainase vertikal jenis modular," kata Ahmad dalam keterangannya, Selasa (11/1/2022).
Ia menyampaikan pembuatan drainase vertikal ini bertujuan agar menampung air hujan dan mengonversinya jadi air tanah, yang ditempatkan di fasilitas sosial, dan fasilitas umum serta lahan perkerasan.
Baca juga: Ketua DPD Golkar Jakarta Sindir Para Pengkritik Program Sumur Serapan
Sumur resapan ini juga diharapkan mengurangi genangan air di permukaan jalan.
"Adanya drainase vertikal ini juga diharapkan mengurangi limpasan air permukaan, sehingga dapat mengurangi genangan," ujarnya.
Sindir Para Pengkritik Program Sumur Serapan
Sebelumnya Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar menyindir politisi di DKI yang menyoroti pembangunan sumur resapan yang digalakan Gubernur Anies Baswedan.
Dia mengatakan, satu di antara program pengendalian banjir di Jakarta itu telah mendapat persetujuan dan dukungan DPRD DKI dan masyarakat Jakarta.
Program itu juga dinilai terbukti efektif mengurangi banjir dan genangan di Jakarta.
"Apakah program sumur resapan di dukung DPRD? Dukung. Apakah didukung masyarakatnya? Dengan kemampuan Pak gubernur kita menjelaskan ke masyarakat, masyarakat percaya. Apa yang terjadi, benarkah airnya terserap? Sebagian besar memang air terserap ke tanah," katanya saat menyampaikan pidato di hadapan peserta pendidikan politik bertajuk 'Political Leadership Program 2021' yang diselenggarakan DPD Partai Golkar, Kamis (23/12/2021).
Memang diakuinya ada sebagian kecil sumur resapan yang boleh jadi bermasalah.
Misalnya karena kontraktor proyek pembangunan sumur resapan itu nakal atau perencanaan pembangunan yang tidak matang.
Baca juga: Proyek Sumur Resapan di Rusun Bidara Cina Terbengkalai, Warga Khawatir Anak-anak Jatuh ke Dalamnya
Tetapi, kata dia, prosentasenya sangat kecil.
Artinya, sumur resapan yang dibangun mayoritas bermanfaat.
"Ada sebagian kecil yang mungkin kontraktornya nakal, perencanaannya tidak tepat, pelaksannnya tidak efektif. Katakanlah margin erornya 5 persen dari 21 ribu sumur resapan yang dibangun Pemprov DKI untuk meminimalisir banjir Jakarta," ucapnya.
Dia menyindir sebagian politisi yang mempersoalkan pembangunan sumur resapan itu.
Isu sumur resapan itu lalu dijadikan isu politik yang disorot terus menerus akhir-akhir ini.
Baca juga: Proyek Sumur Resapan di Rusun Bidara Cina Terbengkalai, Warga Khawatir Anak-anak Jatuh ke Dalamnya
Padahal, sumur resapan telah banyak membantu mengurangi banjir dan genangan di Jakarta.
"Itulah yang jadi masalah sekarang yang oleh teman-teman Parpol yang lain, yang katanya anak-anak muda, selalu jadi sorotan seolah-olah sumur resapan ini tidak berhasil, tidak berdaya guna bahkan menghamburkan anggaran oleh Pemprov DKI," katanya.
Dia menambahkan, isu sumur resapan itu menjadi fakta politik akhir-akhir ini di Jakarta.
Baca juga: PSI Usul Bikin Pansus Sumur Resapan, PDI-P: Ngapain?
Isu itu juga membelah aktor-aktor politik menjadi dua kubu.
Yakni kubu yang mendukung dan yang menolak pembangunan sumur resapan.
Pihak yang mendukung, kata dia, akan menyatakan bahwa program itu bermanfaat.
Sementara yang tidak mendukung menyatakan sebaliknya.
"Gara-gara sumur resapan itulah jadi momentum bagi para politisi, baik itu pendukung para oposisi memakai program itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa program pembangunan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Inilah fakta politik kita," katanya.