"Di Depok saat ini PPKM level 2. Kami mohon melalui Komisi X DPR RI untuk disampaikan kepada Menteri pendidikan untuk mengevaluasi PTM 100 persen. Karena dalam SKB 4 Menteri, sudah dinyatakan daerah tidak boleh menambah nambah syarat," ujar Dadang.

Dadang menambahkan, walau sudah ada 18 sekolah di Kota Depok yang menjadi klaster Covid-19, Pemkot Depok masih melaksaksanakan PTM 100 persen. Hal ini merupakan amanat dari SKB 4 Menteri.

"Kami mengikuti arahan di dalam SKB 4 Menteri walau di dalam kondisi saat ini. Jadi di Depok vaksinasi pelajar di atas 100 persen di dosis pertama. Vaksinasi umum di atas 80 persen dan lansia 70 persen, sehingga Depok memenuhi syarat PTM 100 persen," jelas Dadang.

"Bisa lihat sendiri, bagaimana anak-anak tidak bisa menjaga jarak ketika di kelas meskipun 6 jam pelajar," sambung Dadang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan akan menyampaikan aspirasi dari Pemkot Depok kepada Menteri Pendidikan.

"Situasi kondisi saat ini mungkin kita akan minta Mas Menteri untuk melakukan evaluasi, supaya anak-anak juga merasa tenang," kata Agustina di SDN Depok 1 pada Jumat (28/1/2022), siang.

Adapun nantinya, langkah konkret dari perubahan aturan tersebut yakni mengembalikan aturan pelaksanaan PTM ke Kepala Daerah.

"Para kepala daerah yang lebih paham situasinya, mungkin menjadi 50 persen atau mungkin yang tidak diketemukan kasus boleh 100 persen dan yang ditemukan kasus harus kembali ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," sambung Agustina.

Rencananya, ujar Agustin, Komisi X DPR RI akan mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan untuk mengajak 3 menteri lainnya guna mengevaluasi pelaksanaan PTM.

"Itu harus rembukan, tetapi kan Menteri Pendidikan bisa menginisiasi," tukas Agustina. (tribun network/thf/TribunJakarta.com/wartakota.com)