Ia pun mencontohkan, saat ini DKI berhasil mewujudkan ketahanan pangan untuk komoditas beras meski hampir di seluruh wilayah ibu kota tidak ada sawah.

"Beras ini kita mulai mandiri, kenapa? DKI tidak punya sawah, tapi food station saat ini bisa memiliki cadangan stok yang cukup," tuturnya.

Terkait pemilihan PT Agro Jabar dan PT Agro Jateng, ia menuturkan, pihaknya melihat dari sektor hilir.

Sebab, Jawa Barat dan Jawa Tengah punya daya serap yang relatif sama dengan DKI Jakarta bila dilihat dari jumlah penduduknya.

DKI tercatat memiliki penduduk sekitar 10 juta jiwa, Jawa Barat 35 juta jiwa, dan Jawa Tengah 30 juta jiwa.

"Poinnya adalah ketika kita memproduksi, market atau pasarnya ada apa enggak. Sekarang pasadena kan sudah digenggam nih, tinggal gimana kita memproduksinya," kata Pamrihadi.

Sebagai informasi, harga minyak goreng yang terus melambung tinggi menyebabkan emak-emak menjerit.

Pemerintah pusat sempat mengatur harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14.000.

Namun, aturan ini justru menyebabkan minyak goreng makin langka di pasar.

Masyarakat pun harus rela antre panjang demi mendapatkan minyak goreng.

Kemudian, kebijakan itu dicabut dan harga minyak goreng kemasan kembali diserahkan ke pasar.

Meski stok minyak goreng berangsur pulih, namun harganya di pasaran masih tetap tinggi.(*)