Tribun

Ketua HMI Tangerang: Ruh Demokrasi, Suara Rakyat Harus Didengar

HMI Cabang Tangerang menyoroti situasi saat ini dengan beraneka ragam permasalahan dan suara rakyat yang terlihat melemah.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Ketua HMI Tangerang: Ruh Demokrasi, Suara Rakyat Harus Didengar
Istimewa
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang, Mohamad Eddy Sopyan dalam dialog interaktif lintas aktivis yang digelar di cafe Formaggio, Tangerang, Banten. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang menyoroti situasi saat ini dengan beraneka ragam permasalahan dan suara rakyat yang terlihat melemah.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang, Mohamad Eddy Sopyan meminta agar suara rakyat selalu didengar.

Hal itu disampaikan dalam dialog interaktif lintas aktivis yang digelar di cafe Formaggio, Tangerang, Banten.

"Mengapa saya katakan demikian (suara rakyat perlu didengar), karena faktanya rakyat selama ini nyaris jadi objek politik, alih-alih sebagai subjek politik yang merdeka dan punya kedaulatan dalam menentukan berbagai kebijakan publik ataupun ragam keputusan politik lainnya," kata Eddy dilansir Senin (29/8/2022).

Eddy menuturkan, Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia.

Baca juga: Polisi Pulangkan 4 Anggota HMI yang Terlibat Kericuhan dalam Demo di Depan Gedung DPR

Bahkan, menempati urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan India.

Sayangnya, kata dia, dalam realitasnya praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari kata harapan.

Ini terjadi akibat pemasungan terhadap suara rakyat.

"Percaya atau tidak, suka atau tidak suka, suara rakyat adalah ruh demokrasi, mau kita bolak balik seperti apapun konsep demokrasi itu, suara rakyat tetap lah ruhnya, ketika ruhnya tercerabut, maka badan atau raga pasti tak lagi bermakna," ujar Eddy.

Baca juga: Selain Tolak Kenaikan Harga BBM, Ini Sejumlah Tuntutan PB HMI Demo di DPR

Eddy lalu mencontohkan bentuk pengekangan suara rakyat itu dapat diamati dari sederet fakta yang terjadi hari ini.

Mulai dari pembatasan ruang kritik, minimnya pelibatan partisipasi rakyat dalam perumusan kebijakan hingga berbagai fakta pengebirian hak konstitusional lainnya.

"Sisanya bisa ditambahkan sendiri. Sebab, kalau kita deret satu per satu tentu tidak akan terhitung jumlahnya. Untuk itu, harapan saya suara rakyat perlu mendapatkan tempatnya yang layak sebagaimana prinsip dasar demokrasi itu sendiri yang menghendaki adanya kedaulatan rakyat demi membangun Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera," ucapnya.

"Untuk itu, pengawalan harus terus dilakukan khususnya bagi mahasiswa, karena hal tersebut adalah fungsi dari mahasiswa sebagai pengawas antara pemerintah dengan masyatakat dan juga sebaliknya," pungkasnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas