TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah massa mahasiswa mencari Ketua DPR RI Puan Maharani saat menggelar aksi memperingati Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Hal itu terjadi ketika dua Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, yakni Hermanto dan Slamet menemui mahasiswa.

"Puan, Puan mana Puan, panggil ketuanya. Mana di mana, Ketua DPR, Ketua DPR ngumpet di balik gedung," teriak massa aksi.

Sementara, dalam orasinya Slamet mengatakan petani memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat terutama ketersediaan pangan.

"Kalau petani enggak ada saya membayangkan kehidupan akan berhenti karena tidak ada stok pangan untuk mencukupi kebutuhan," kata Slamet dari atas mobil komando.

Menurut Slamet, dalam catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut pada tahun 2065 profesi petani akan hilang dari Indonesia jika tidak ada kebijakan revolusioner terhadapnya.

"Pemerintah harus menjawab tantangan yang sudah disampaikan oleh Bappenas bahwa 2065 kalau tidak ada kebijakan yang revolusioner terhadap petani kita maka profesi petani akan hilang dari Indonesia," ujarnya.

Karena itu, Slamet mengaku dalam rapat paripurna DPR menegaskan food estate bukan jawaban untuk ketahanan pangan nasional.

"Oleh karena itu salah satu tuntutan saya tadi di rapat paripurna food estate bukan jawaban untuk ketahanan pangan nasional," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan dirinya akan mendukung dan meneruskan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

"Saya mendukung dan siap menerima sekaligus meneruskan aspirasi dari seluruh mahasiswa," ucapnya.

Baca juga: Reforma Agraria, KPA: Rezim Jokowi Mengulang Kesalahan Era SBY

Mahasiswa lalu menanggapi dan menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya:

Pertama, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat.

Kedua, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, masyarakat adat, dan aktivis agrarian.

Ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural.

Keempat, menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat.

Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM.