PROFIL Bahtiar, Dirjen Kemendagri yang Urung Jadi PJ Gubernur Jakarta, Eks PJs Gubernur Kepri
Berikut profil Bahtiar Baharuddin, Dirjen Kemendagri yang urung jadi PJ Gubernur DKI Jakarta.
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Pravitri Retno W
Dalam Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Bahtiar diketahui memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak delapan bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Depok.
Jika digabungkan, delapan bidang tanah dan bangunan tersebut pun totalnya senilai Rp 4.311.860.000.
Bahtiar juga memiliki alat transportasi berupa sebuah motor dan sebuah mobil senilai Rp 1.496.000.000.
Baca juga: Formappi Sebut Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar Sosok Tepat Pj Gubernur DKI Jakarta, Ini Alasannya
Kemudian Bahtiar memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 105.000.000.
Ada juga harta berupa kas dan setara kas senilai Rp 1.009.556.658.
Namun selain harta yang dimilikinya, Bahtiar juga memiliki utang sebesar Rp 2.007.162.000.
Sehingga total harta kekayaannya yakni senilai Rp 5.005.254.658.
Baca juga: Survei Trust Indonesia Rilis Tingkat Kepuasaan 3 Calon Pj Gubernur DKI, Siapa yang Paling Rendah?
Hasil Survei Indonesia Political Power Nyatakan Bahtiar Berada di Urutan Teratas
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Indonesia Political Power melakukan survei terbaru mengenai siapa sosok calon penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pilihan warga.
Pj Gubernur DKI ini akan menggantikan Anies Baswedan setelah masa jabatannya selesai bulan depan.
Ketiganya adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar; Sekda DKI Jakarta; Marullah; dan Kepala Sekretariat Presiden (KSP), Heru Budi Hartono.
Baca juga: Kriteria Pj Gubernur DKI yang Dibutuhkan Warga Jakarta Versi Analisi Politik Arif Nurul Iman
Dari survei yang dilakukan Indonesia Political Power nama Bahtiar berada pada urutan teratas, dinilai cocok menggantikan posisi Anies Baswedan hingga 2024 nanti.
Bahtiar memperoleh angka 37 persen untuk kriteria tidak terikat kepentingan politik dan sebagai teknokrat.
Kemudian posisi kedua disusul oleh Sekda DKI Jakarta Marullah sebanyak 24 persen, lalu terakhir di posisi ketiga ada nama Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Heru Budi Hartono 8 persen, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
