Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, memberikan arahan kepada anggotanya agar tidak melakukan pelanggaran atau ketidak profesionalan yang dilakukan oleh penyidik.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo kepada para perwira tinggi (pati) dan perwiran menengah (pamen) Polri beberapa waktu lalu.

"Antara lain meniadakan anggapan-anggapan negatif yang melekat dibenak masyarakat terhadap penyidik kepolisian seperti upaya penindakan yang menekan UMKM, melaksanakan upaya paksa tanpa ada dasar yang kuat dan sesuai prosedur, bermain pasal, pungli kasus, intimidasi dan kekerasan dalam introgasi, keberpihakan terhadap salah satu yang berperkara hingga menyisihkan barang bukti," kata Irjen Fadil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/10/2022).

Fadil juga menyoroti kualitas dari penyidik dalam mrnangani sebuah kasus. Hal itu menjadi sebuah tantangan dibidang penyidikan suaru perkara agar lebih maksimal.

"Tantangan internal dalam penyidikan perlu adanya peningkatan kualitas penyidik yaitu dengan adanya pendidikan kejuruan, sertifikasi di bidang penyidikan sehingga dengan jumlah personel yang ada dapat lebih maksimal dalam penanganan perkara dan tidak ada lagi budaya yang sudah turun temurun serta mekanisme penyelidikan menjadi lebih modern," tuturnya.

Lebih lanjut, Fadil meminta jajarannya untuk mengaktifkan seluruh metode penerimaan laporan dari masyarakat. Dia juga meminta jajaranya untuk melakukan terobosan baru dalam hal apapun.

"Aktifkan seluruh kanal laporan masyarakat baik secara offline maupun online. Lakukan evaluasi secara rutin dan berkala dalam sebuah dashboard dokumentasi, mana laporan dan status laporan yang sudah ditindaklanjuti yang dapat dilihat bukan hanya pada pimpinan tetapi juga masyarakat. Selanjutnya lakukan komunikasi yang intensif dengan pelapor tentang kondisi kasus yang ditangani secara regular," kata Irjen Fadil.

"Ciptakan program dan terobosan dalam kinerja agar kepercayaan publik kepada Polri dapat kita raih Kembali," ucapnya.

Untuk informasi, Diketahui, Presiden Joko Widodo mengumpulkan jajaran Polri mulai dari Perwira Tinggi, Kapolda, hingga Kapolres di seluruh Indonesia.

Namun, pengarahan Presiden Jokowi tersebut bersifat tertutup.

Baca juga: Kumpulkan Ratusan Pejabat Polri, Hendardi Sebut Jokowi Geram, Tapi Masih Percaya Jenderal Listyo

Ketika diberikan arahan, para perwira tinggi dan menengah Polri dilarang mengenakan topi dan membawa tongkat komando. Tak hanya itu, mereka juga dilarang membawa ponsel dan ditemani ajudan.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan soal alasan para perwira tinggi dan menengah (pati dan pamen) Polri dilarang membawa topi dan tongkat komando, serta ponsel dan ajudan, saat diberikan arahan Presiden Jokowi di Istana Negara.

Heru mengatakan ada sejumlah alasan kenapa hal tersebut diberlakukan kepada para pati dan pamen Polri

"Tidak ada tempat penyimpangan tongkat, karena tongkat jumlahnya banyak," kata Heru di Istans Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022).

Kemudian Heru menyebut aturan itu untuk mempercepat para pati dan pamen masuk ke Istana, karena proses masuk ke Istana diharuskan melalui metal detector, dan jumlah pati-pamen yang hadir sekitar 500 lebih orang

"Kami minta tidak bawa ponsel lagi-lagi untuk kenyamanan bapak-bapak pejabat lingkungan Polri untuk bisa masuk istana dengan cepat karena jumlah 600 cukup banyak jadi tidak perlu bawa tongkat, hp, dan topi," kata dia.

Baca juga: Mengenal Tongkat Komando Polisi, Simbol Serah Terima Jabatan Kapolri, Kapolda, hingga Kapolres

"Kan topi perlu tempat juga, tempat tongkat, hp kami minta ke panitia untuk semua 3 benda itu disimpan di bus masing-masing.Jadi begitu turun selesai, kita cek secara umum, tidak covid, antre, tidak harus meletakkan topi, HP, tongkat di mana hanya simple kenyamanan tamu di istana," pungkasnya.