Dan manfaat dari sisi transportasi dapat meningkatkan pelayanan angkutan umum massal, mendorong peralihan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, mewujudkan tarif angkutan umum massal lebih terjangkau, dan meningkatkan kinerja lalu lintas," urainya.

Baca juga: Respon Kapolda Metro Jaya soal Rencana Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta

Djoko menegaskan, kebijakan ini sangat tidak populer di dunia. Bahkan hanya ada segelintir negara yang sudah menerapkannya dengan baik.

Penerapannya kerap mendapat penolakan dan mungkin hanya yang peduli transportasi dan lingkungan saja yang setuju.

Ditambah lagi sulitnya mendapatkan dukungan politisi dan masyarakat.

"Seperti di Stockholm (Swedia) untuk menerapkan JBE, mereka melakukan referendum untuk mendapatkan yes dari masyarakat. Singapura bisa menerapkan JBE karena pemerintahnya sangat strong dan agak otoriter," imbuh Djoko.

Tidak bisa berjalan sendiri

Djoko menguraikan, kebijakan jalan berbayar elektronik tidak bisa berjalan sendiri.

Hal ini dikarenakan pungutan ERP bukan pajak tetapi retribusi, artinya masyarakat seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari pembayaran tersebut.

Sehingga, perlu ada langkah lain untuk mendukung kebijakan tersebut.

"Perbaiki dulu angkutan umumnya sebelum berpikir soal ERP, Ini sanggahan orang yang menolak ERP Jakarta. Sebaik apa pun angkutan umumnya, sebutlah misalnya MRT sudah terbangun di seluruh sudut Jakarta, tetap saja tidak akan bisa mengalahkan nyamannya menggunakan mobil.

Karena menggunakan mobil ada fleksibilitas, privacy, gengsi, status sosial, door to door, dan lain-lain. Dengan ERP masyarakat dipaksa rasional dalam memilih moda angkutan umum. Angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik. Pengguna kendaran pribadi harus dipaksa keluar dari mobil dan mau naik angkutan umum," beber Djoko.

Baca juga: Polemik Wacana Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta, Ini 7 Kendaraan yang Kebal Sistem ERP

Terakhir Djoko menyarankan kepada Pemprov DKI untuk mematangkan rencana sebelum menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik.

Seperti memperhatikan masalah tarif yang akan dibebankan ke pengguna jalan hingga sinergi pemerintah pusat dan pemeritah daerah.

"Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, diperlukan kemauan besar untuk melaksanakan strategi guna membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Salah satunya dengan penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Endra Kurniawan)