“Kami ingin segera menuntaskan pembebasan lahannya, yang membebaskan sesungguhnya adalah PUPR, bukan DKI,” katanya.

Pada awal 2020, proses pembebasan lahan Sodetan Ciliwung belum terlaksana. 

Hal itu berdasar pernyataan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang saat itu dijabat Bambang Hidayah. 

Bambang menyataakan pihaknya menunggu penetapan lokasi (penlok) dari Pemprov DKI Jakarta. 

“Penlok dan satuan tugasnya (satgas) dari Pemprov DKI Jakarta, sehingga kami masih menunggu surat keputusan penlok dari bapak gubernur (Anies Baswedan),” kata Bambang Hidayah saat dihubungi pada Sabtu (4/1/2020), dikutip dari WartaKota. 

Bambang mengatakan, sejauh ini upaya yang dilakukan oleh lembaganya hanya sebatas koordinasi dengan Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta terkait penlok yang dibutuhkan.

Baca juga: Proyek Sodetan Ciliwung KBT Selesai April, Jokowi Yakin Banjir di Jakarta Bakal Berkurang

Dia mengaku, tidak bisa mengintervensi Pemprov DKI Jakarta untuk bergerak cepat menentukan penlok sodetan Sungai Ciliwung.

Kata dia, panjang sodetan Sungai Ciliwung menuju KBT mencapai 1,2 kilometer.

Namun dari jumlah itu, pengerjaan fisik baru dilakukan mencapai 600 meter, sedangkan sisanya 600 meter lagi masih menunggu penlok dari Pemprov DKI.

“Pembebasan lahan dan fisiknya nanti dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi kami masih menunggu penloknya,” kata Bambang.

Dia meyakini, sodetan ini mampu mencegah banjir yang selama ini melanda kawasan Jatinegara dan Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Selama ini dua wilayah tersebut rentan terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung dari kawasan hulu, Bogor, Jawa Barat.

Bila sodetan itu telah dibangun, debit air Sungai Ciliwung bisa dialihkan menuju KBT.

“Jumlah air yang bisa dialirkan melalui sodetan itu bisa mencapai 60 meter kubik per detik. Debitnya cukup besar, sehingga beban di Kampung Melayu dan Manggarai juga berkurang,” jelasnya.