"Mereka (Pemkot) memberikan informasi ke kita bahwa ini berdampak atau tidak. Nah sampai di hari keenam ini, kurang lebih memang agak menyusut (pengungsi di posko PMI Jakut), karena ini benar-benar yang terdampak," sambungnya.

Syarif menjelaskan, perihal nasib tempat tinggal pengungsi yang rumahnya terbakar habis.

Menurutnya, hal tersebut bukan wewenang PMI, melainkan urusan Pemkot terkait.

"Sementara PMI tidak masuk dalam ranah itu (nasib tempat tinggal pengungsi yang rumahnya terbakar). Kami hanya dalam ranah kemanusiaan saja," ungkapnya.

"Makanya di hari ketujuh nanti, kami akan serahkan ke pihak-pihak terkait," tegas Syarif.

Sebelumnya, sejumlah pengungsi akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara mengaku, kebingungan akan tinggal dimana, jika tenda pengungsian berakhir.

Menanggapi hal itu, Kepala Markas PMI Jakarta Utara (Jakut) mengatakan, pihaknya memiliki rencana kerja tujuh hari terkait bantuan bagi warga terdampak kebakaran Depo Pertamina itu.

Adapun tujuh hari tersebut, terhitung, sejak Sabtu (4/3/2023) lalu.

Meski demikian, Nurhasanudin menjelaskan, pihaknya akan melakukan identifikasi soal penambahan hari rencana kerjanya.

"Kita punya rencana kerja 7 hari. Kita akan identifikasi," kata Nurhasanudin, saat ditemui, Selasa (7/3/2023).

Sebab, lanjutnya, PMI Jakut akan mengurus para warga terdampak sesuai amanah dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla (JK).

"Kita akan tetap mengurus sesuai amanah pak JK. Kita akan urus mereka-mereka yang memang terdampak betul terhadap peristiwa kemarin," ungkapnya.

Lebih lanjut, soal keberlanjutan penyediaan tenda pengungsian itu. Nurhasanudin mengatakan, memang akan memulangkan pengungsi yang rumahnya sudah layak dihuni kembali.

"Tapi bagi yang rumahnya sudah layak atau sebagainya kita akan pulangkan mereka," ujarnya.