Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2023) siang.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com sekitar pukul 11.00 WIB, puluhan massa yang memakai pakaian serba hitam dan merah itu mulai berkumpul di depan Gedung DPR RI.

Seperti diketahui puluhan orang dari Partai Buruh ini menggelar aksi guna mendukung Menkopolhulam Mahfud MD untuk membuka dugaan transaksi janggal senilai 349 Triliun yang ada di tubuh Kementerian Keuangan.

Baca juga: PPATK Akan Serahkan Transaksi Keuangan Esha Rahmansah ke Kemensetneg

Meski melancarkan aksi di tengah-tengah bulan Ramadan ditambah cuaca yang cukup terik, puluhan buruh itu terlihat tetap menyuarakan aspirasinya.

Terlihat para buruh itu berkumpul di depan gerbang DPR sambil duduk menghadap mobil komando yang digunakan oleh orator untuk menyampaikan orasi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan elemen buruh terhadap Menko Polhukam Mahfud MD membongkar adanya dugaan transaksi sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

"Partai Buruh menyiapkan aksi dukungan di Gedung DPR RI dalam waktu dekat bersamaan dengan pemanggilan Bapak Mahfud MD Menkopolhukam," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (28/3/2023).

Ia menambahkan gerakan bentuk dukungan kepada Mahfud itu rencananya akan melibatkan ratusan buruh.

Ratusan buruh itu juga mendukung sikap tegas Mahfud MD meski dikecam oleh sejumlah anggota dewan.

"Partai Buruh bersama konstituen buruh, ratusan orang bakal menggelar aksi depan Gedung DPR. Mendukung sikap tegas dan tidak bergeming Bapak Mahfud MD yang menyatakan bahwa terjadi transaksi janggal di Kemenkeu," ucapnya.

Baca juga: Partai Buruh Demo di Gedung DPR Dukung Mahfud MD Bongkar Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Menurut Said Iqbal, sikap tegas Mahfud MD soal transaksi janggal Rp349 triliun itu merupakan momentum bagi pemerintah untuk melakukan bersih-bersih terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Ini adalah pintu masuk bagi seluruh aparat pemerintah untuk bersih-bersih terhadap korupsi, terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang," tutur dia.