"Jadi kalau kita mulai dari DKI dulu saja atau Jabodetabek. Nanti kalau udah baik semua akan dilakukan kemudian semua KL dan Pemda wajib untuk memberlakukan kewajiban uji emisi bagi semua kendaraan bermotor yang masuk fasilitas perkantoran KL dan Pemda," ungkap dia.

Juga memasukkan persyaratan lulus uji emisi untuk perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan sebetulnya di dalam PP 22 tahun 2021.

Jangan Cuma Uji Emisi

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu menagih janji pemerintah memberikan peringatan terhadap memburuknya kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya.

Dia mengatakan, sejak tahun 2017 Greenpeace telah mengingatkan kepada KLHK dan Menteri Kesehatan agar memonitoring PM2.5.

"Kita berbicara ada yang jogging di GBK itu tidak sehat tapi apa urgensi dari pemerintah yang mengatakan ini sedang tidak sehat. Tidak ada semacam morning ada semacam mitigasi atau peringatan early warning system kepada masyarakat ketika udaranya tidak sehat," tutur dia dalam talkshow Kompas TV, Selasa (15/8/2023).

"Jadi yang kita harapkan sebenarnya ada urgensi kedaruratan dari pemerintah dan semua pihak ya KLHK, menyeri kesehatan ketika udara tidak sehat," lanjut dia.

Ia menyinggung soal solusi pemerintah atas pencemaran udara selalu uji emisi. Sementara edukasi dan mitigasi terhadap masalah ini tidak pernah tersentuh.

"Ya lagi-lagi uji emisi tapi bagaimana dengan yang lainnya? Edukasi pada masyarakat warning kepada masyarakat ada early warning kalau udara kita tidak sehat," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah hanya melimpahkan kesalahan hanya kepada masyarakat. Sementar pemilik cerobong-cerobong asap industri tetap bebas.

"Kalau kita mau fair harusnya ketika ada uji kendaraan begitu juga harus ada yang mengikuti uji ke rumah cerobong industri yang legal atau ilegal karena kalau kita lihat sekarang ini di Jakarta itu banyak yang yang cerobongnha masih berasap dan bahkan masyarakat juga komplain," ungkap Bondan.

Laporan reporter: Miftahul Munir/Reza Deni/Rina Ayu