Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat kepolisian melalukan penyekatan dan sweeping di daerah penyangga Jakarta salah satunya Bekasi terhadap massa aksi demo soal sidang sengketa Pemilu 2024.

Hal ini dilakukan untuk pendataan para massa aksi yang akan ke sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) dan untuk menghindari dari kelompok anarko yang menyusup dan membuat kericuhan.

Baca juga: Aksi Demo di Patung Kuda Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Polisi Tutup Sejumlah Ruas Jalan 

"Lakukan pemeriksaan, pengamanan, dan datakan terhadap kelompok massa anarko dan anak sekolah yang akan melakukan aksi ke Jakarta," kata Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Untung Riswaji dalam keterangannya, Senin (22/4/2024).

Untung berpesan kepada anggotanya untuk melaksanakan tugas secara humanis dan persuasif. 

Baca juga: Dengarkan Jalannya Persidangan Sengketa Pilpres 2024, Demonstran Berteduh di Bawah Pohon

Sesuai aturan yang ada, mereka dilarang membawa senjata api saat melakukan pengamanan. 

"Rekan-rekan yang membawa senjata api agar dititipkan ke Propam atau disimpan terlebih dahulu dikarenakan dalam pelaksanaan pengamanan tidak diperbolehkan membawa senjata api," tuturnya.

Sebelumnya, Sebanyak 7.783 personel TNI-Polri bakal dikerahkan guna mengamankan jalannya sidang putusan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/4/2024) besok.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan aparat itu juga disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi penyampaian pendapat yang bakal digelar masyarakat seiring proses sidang putusan berlangsung.

"Jelang sidang putusan sengketa Pemilu 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) TNI-Polri menyiagakan sebanyak 7.783 personel gabungan," kata Susatyo dalam keteranganya, Minggu (21/4/2024).

Baca juga: Aksi Demo Dua Kubu Pro dan Kontra MK di Patung Kuda Sempat Diwarnai Saling Lempar Botol Hingga Batu

Lebih lanjut Susatyo juga menjelaskan personel TNI-Polri yang turut dibantu Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) itu akan disebar di beberapa titik rawan lokasi unjuk rasa.

Sementara itu untuk rekayasa lalu lintas kata Susatyo juga telah disiapkan oleh pihaknya meski masih bersifat situasional.

"Jika ekskalasi meningkat dan diperlukan, selanjutnya, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas dan penutupan jalan kita alihkan," jelasnya.

Adapun sejumlah jalan yang akan dialihkan jika diberlakukan rekayasa lalu lintas antara lain: