TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti keamanan kawasan di Perairan Natuna yang selalu saja dimasuki oleh kapal dari negara lain, terutama Vietnam dan China. Persoalan ini telah menjadi tantangan klasik yang dihadapi Indonesia, yang sampai sekarang belum dapat ditangani secara optimal. Setiap tahun kedaulatan kita masih saja tergadai, belum lagi pencurian sumber daya kelautan yang kerapkali terjadi.

“Saya sangat setuju penguatan kelembagaan maritim, baik dalam aspek SDM, dukungan anggaran, maupun infrastruktur. Ini harus nyata terlihat, tidak hanya berhenti menjadi wacana saja. Kasus pencurian hasil laut belum juga tertangani dengan optimal. Ini murni perkara political will pemerintah, apakah memang serius menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim,” ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menyatakan bahwa tidak terdeteksinya kapal dari Vietnam dan China menunjukkan teknologi militer kita masih kalah maju dibandingkan negara tetangga. Ini tentu hal yang miris. Dengan lautan yang begitu luas dan sumber daya kelautan yang melimpah, hasilnya justru dicuri oleh negara lain. Pemerintah tidak boleh menutup mata dengan fakta ini. Apalagi kejadian ini telah seringkali terjadi.

Karenanya, menurut Syarief, penguatan Bakamla tidak boleh hanya terbatas pada aspek kelembagaan semata. Namun harus nyata terlihat pada dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta peremajaan teknologi pendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan laut. Sangat mengherankan jika ada kapal asing yang ternyata berjumlah ratusan memasuki lautan Indonesia, namun tidak terdeteksi oleh radar.

Padahal, potensi kelautan kita sungguh melimpah. Food and Agriculture Organization (FAO)— Lembaga PBB yang menangani pangan dan pertanian dunia memperkirakan potensi perikanan tangkap laut Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat terbesar ke-3 di dunia setelah China dan Peru. Indonesia menyumbang 8 persen dari produksi dunia. Namun mirisnya, negara kehilangan potensi pendapatan yang fantastis setiap tahunnya. Indonesian Justice Intiative (IOJI), misalnya, mengestimasi kerugian Indonesia dari praktik illegal fishing sebesar US$ 4 miliar atau setara Rp 56,13 triliun setiap tahun.

Pemerintah tidak boleh menutup mata dengan potensi penerimaan negara yang hilang. Jika pemerintah mampu mengoptimalisasi sumber daya kelautan yang melimpah ini, bisa jadi negara tidak perlu banyak berutang, yang ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat di kemudian hari. Padahal langkahnya tidak begitu rumit: perkuat pengelolaan dan penjagaan kawasan maritim. Bakamla harus diberikan dukungan yang optimal untuk mampu menjaga sumber daya kelautan dari penjarahan oleh pihak asing atau berbagai praktik ilegal lainnya.

“Saya dalam banyak kesempatan selalu menekankan penguatan penjagaan kawasan perairan. Ini tidak bisa hanya dengan sekadar merubah nomenklatur kelembagaan. Namun harus dengan dukungan anggaran, SDM, dan infrastruktur yang nyata. Hal ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. Jika kita masih saja menganggap persoalan ini hal yang biasa, maka setiap tahun negara akan tetap kehilangan potensi pendapatan triliunan rupiah,” tutup Syarief. (*)