TRIBUNNEWS.COM - Langkah percepatan vaksinasi harus terukur sehingga upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat benar-benar tepat sasaran, dalam mengantisipasi potensi penurunan kadar antibodi masyarakat enam bulan mendatang.

"Perkiraan penurunan kadar antibodi masyarakat harus diantisipasi dengan langkah yang tepat, sehingga kita terhindar dari ledakan kasus Covid-19 yang tidak kita inginkan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/8/2022).

Usai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Selasa (23/8/2022) Menteri Kesehatan mengungkapkan bahwa Pemerintah berencana melakukan vaksinasi terhadap anak usia di bawah 6 tahun dan kelompok rentan termasuk lansia dan penderita penyakit bawaan, karena ada potensi penurunan antibodi masyarakat pada enam bulan ke depan.

Meski diakuinya saat ini kondisi tingkat antibodi masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 cukup tinggi, yaitu 98,5 persen masyarakat sudah memiliki kadar proteksi 2.000 U/ml.

Data Kementerian Kesehatan per 18 Agustus 2022 mencatat jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis pertama 86,53% dari total target, dosis kedua 72,69%, vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) 25,14% dan vaksinasi dosis keempat 18,54%.

Menurut Lestari, kondisi tersebut harus benar-benar diantisipasi dengan sejumlah kebijakan yang benar-benar terkoordonasi antar instansi dan kementerian.

Jangan sampai, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, perkiraan potensi penurunan kadar antibodi masyarakat, malah direspon dengan pelonggaran kebijakan penyelenggaran pendidikan, misalnya.

Perencanaan vaksinasi terhadap kelompok-kelompok rentan, tambah Rerie, harus benar-benar matang sehingga mampu dilaksanakan sesuai jadwal dan tepat sasaran.

Tren peningkatan kasus positif Covid-19, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus diwaspdai dan direspon dengan sejumlah langkah pencegahan dalam bentuk penguatan pelaksanaan protokol kesehatan.

Vaksinasi bagi anak dan remaja usia sekolah, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus mendapat perhatian serius, mengingat sejumlah lembaga pendidikan mulai menyelenggarakan proses belajar tatap muka.

Para pemangku kepentingan, tegas Rerie, harus mengkoordinasikan sejumlah kebijakan dengan baik agar upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat terhadap pandemi Covid-19 dapat berhasil sesuai rencana.

Dalam jangka panjang, Rerie menyarankan, upaya penanaman norma baru dalam keseharian masyarakat harus dilakukan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan, tambahnya, harus menjadi standar dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.*