Menurut pekerja seni, Christine Hakim, film, tari, dan karya seni rupa merupakan produk budaya. Kebudayaan itu bermakna luas tentang manusia Indonesia termasuk masalah pendidikan di dalamnya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 1.000 etnis, ujar Christine, belum pernah memiliki kementerian yang khusus mengurusi kebudayaan, selalu saja digabungkan dengan urusan-urusan sektor lainnya.

"Tidak cukup hanya setingkat direktorat untuk urus kebudayaan di negara yang memiliki kebudayaan yang luar biasa seperti Indonesia," tegas Christine.

Budayawan Sujiwo Tejo sepakat untuk mendukung Christine dalam keseriusan membangun kebudayaan Indonesia.

Namun, Sujiwo Tejo, tidak sepakat bila kebudayaan diurus oleh satu kementerian. Karena, jelas dia, segala urusan itu mengandung sisi kebudayaan sepanjang dalam prosesnya lewat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Sujiwo Tejo menegaskan persetujuannya jika partai politik melakukan gerakan kebudayaan dengan menumbuhkan kembali iklim yang mendukung munculnya kegiatan kebudayaan sehingga dimungkinkan lahirnya produk budaya baru.

Menurut dia, tumbuhnya lembaga Kebudayaan diharapkan mampu merangsang seniman-seniman tradisional untuk berpikir sesuai jamannya.

Praktisi Permuseuman dan Cagar Budaya, Punto A. Sidarto berpendapat gerakan budaya merupakan gerakan sosial untuk pertumbuhan budaya yang berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Punto, budaya nasional Indonesia unsur-unsur utamanya adalah bahasa Indonesia dan batik. Saat ini, tegas Punto, salah satu ciri kuat budaya Indonesia justru sangat dipengaruhi budaya modern-Barat. Karena, tambahnya, sistem politik, pendidikan dan kesehatan di Indonesia disusun atas dasar sistem dan budaya Barat.

Masalah muncul, ujar Punto, ketika saat ini budaya Barat yang berbasis rasionalisme mendekati titik jenuh. Akibatnya, jelasnya, pelemahan budaya nasional saat ini dipengaruhi oleh pembentukan aliansi supra nasional (Uni Eropa, Asia Tenggara atau Asia Timur). Sementara, ujarnya, budaya lokal menguat karena lebih dekat dengan masyarakat.

Dalam kondisi itu, menurut Punto, partai politik secara internal harus mampu membangun budaya politik sesuai visi dan misi landasan negara.

Selain itu, partai politik juga harus mampu merumuskan dan memperjuangkan politik kebudayaan dan strategi kebudayaan Indonesia yang telah ditetapkan.

Direktur Program dan Pengembangan Metro TV, Agus Mulyadi berpendapat kebudayaan itu bukan hanya ruang atau ekspresi dari aspek estetika tetapi juga keresahan publik, termasuk keresahan terhadap partai politik.

Kondisi itu, tegas Agus, harus diantisipasi dengan baik oleh para politisi di partai politik lewat lahirnya sejumlah kebijakan yang mampu menjawab keresahan masyarakat tersebut.