TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demokrat Sejati angkat bicara terkait pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin yang mengungkap keterlibatan banyak pihak.

Termasuk nama Menteri BUMN Dahlan Iskan yang juga disebut-sebut mendapat fee atas proyek PLN di Kalimantan Timur dan Riau. Termasuk beberapa elit Demokrat atas pengakuan Nazaruddin, menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

“Pengakuan Nazaruddin ibarat membuka tabir, meski anggota DPR itu bukan berposisi di Komisi tertentu, namun dia memiliki pengaruh diluar Komisinya. Pengakuan Nazar menjelaskan bagaimana rapuhnya birokrat bisa dikendalikan mereka,” kata Direktur Eksekutif Komunitas Anak Muda (KAUM) Demokrat Sejati, Herbert Sitorus dalam siaran Pers di Jakarta, Jum’at (20/01/2012).

Ditegaskan, meski para elit Demokrat yang disebut Nazaruddin ramai-ramai membantah, namun publik sudah tentu mahfum, bantahan itu hanyalah alasan membela diri.

Yang paling panas, terkait pengakuan Nazarudin dengan Sutan Bhatoegana, Dahlan Iskan yang saat itu menjabat Direktur Utama PT PLN Persero, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang dan perwakilan PT Adhi Karya di Restoran Nippon Khan, Hotel Sultan, Jakarta.

"Dalam pertemuan tersebut membahas proyek PT PLN (Persero) di Kalimantan Timur yang kemudian dikerjakan oleh PT Adhi Karya dan proyek di Riau dikerjakan oleh PT Rekayasa Industri senilai Rp 2,2 triliun pada tahun 2010,” ungkap Herbert.

Dalam proyek itu menurutnya, kedua perusahaan itu bekerja sama dengan perusahaan asal Cina, pemenangan proyek dilakukan melalui tender yang telah diatur.

“Maka, Nazaruddin lantas menyatakan, upah dari pengkondisian proyek itu adalah adanya aliran komisi sebesar Rp 80 Miliar mengalir ke Anas Urbaningrum dan Dahlan Iskan. ‎Sampai disini pengakuan itu sepertinya biasa saja, namun tiba-tiba publik dikejutkan oleh pernyataan Dahlan Iskan yang sekarang menjadi Menteri BUMN. Kepada media, Dahlan Iskan menyatakan tidak marah, tidak pula tersinggung menanggapi tudingan M Nazaruddin tersebut," tuturnya.

“Dalam pernyataan Dahlan Iskan itu, publik bertambah terkejut sebab  Dahlan Iskan seharusnya menyadari tidak bisa bertemu dan mengkondisikan proyek-proyek dilingkungan PT PLN (Persero) dengan M Nazaruddin dan Sutan Batoeghana, hanya dianggap sebagai lelucon," Herbert menegaskan.

"Politisi dan para birokrat seperti Dahlan Iskan jangan coba-coba menipu rakyat dengan memainkan opini media. Ingat, teknologi sudah sangat maju, opini seperti itu sudah tidak berguna untuk menipu rakyat," demikian Herbert Sitorus.