TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak awal menjabat Dirjen Bimas Islam, Nasarudin Umar berhati-hati, apalagi menangani soal proyek pengadaan Alquran. Ia mengaku sudah mewanti-wanti bawahannya agar tak sedikit pun bermain mata dalam proyek suci ini mengingat sanksinya dunia akhirat.

"Siapapun yang menemukan celah dalam percetakan Alquran, saya seringkali mengatakan bahwa kalian jangan sekali-kali bermain dengan Alquran. Itu dosanya murokkab (berlipat)," ujar Nasarudin kepada wartawan di Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (22/6/2012).

Nasarudin mengakui, ada hal yang potensial bermasalah tapi sudah clarified, yakni anggaran DIPA 2011 dengan total anggaran Rp 5,6 miliar untuk mencetak 67.600 mushaf. Setelah dilakukan pelelangan tender, muncul nilai Rp 4,5 miliar. Terjadi efesiensi anggaran Rp 1,8 miliar.

Dari sisa anggaran, Nasarudin menjelaskan, digunakan kembali untuk mencetak. Hal ini mengacu pada Keppres 54 Tahun 2010 Pasal 87 Ayat 2 bahwa PPK dapat menambah volume pekerjaan dengan ketentuan tidak boleh melebihi 10 persen dari nilai kontrak. Jadi 9 persen digunakan untuk pengadaan ulang.

Sebagai kuasa pengguna anggaran dalam proyek ini, Nasarudin mendelegasikan wewenangnya ke eselon II sebagai pejabat pembuat komitmen. PPK setingkat direktur ini akan memberikan kewenangan pengadaan yang dilakukan oleh pejabat eselon III.

"Jadi, pertanggungjawaban secara teknis, seperti pengadaan, ada di panitia pengadaan," urai Nasarudin.

"PPK-nya direktur pada 2011 itu meninggal, Dr Rohadi," lanjut pria yang juga menjabat Rektor Institu Ilmu Alquran di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

"Di atas kertas normatif saja, tidak ada penyimpangan. Berkas kami juga diteliti ulang oleh BPK. Kami bersyukur jika KPK menemukan sesuatu yang tidak kami temukan. Bagi saya pribadi sangat penting agar tidak menjadi lubang di masa yang akan datang," tandasnya.

Baca Juga: