Pemerintah Ajak Papua Ciptakan Suasana Damai
Peristiwa penghadangan dan Penyerangan terhadap anggota TNI yang bertugas di distrik Tinggi Nambut dan Distrik Sinak
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peristiwa penghadangan dan Penyerangan terhadap anggota TNI yang bertugas di distrik Tinggi Nambut dan Distrik Sinak di Papua, Kamis (21/2/2013) membuat suasana di Bumi Cendrawasih ini kembali memanas.
Karena itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto meminta kepada warga Papua untuk bersama-sama menciptakan susana damai dan kondusif di Papua.
"Bersama-sama dengan warga Papua, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memilih untuk terus mengedepankan upaya-upaya damai, fair dan jujur, demi mencapai kesepahaman yang adil, bermartabat dan operasional, serta menjauhi langkah-langkah kekerasan yang eksesif dan di luar hukum," ujar Djoko sesuai siaran persnya, Jumat (22/2/2013).
Pemerintah sampai saat ini terus mengupayakan percepatan pembangunan di Papua dengan pendekatan perekonomian dan kesejahteraan melalui Otonomi Khusus. "Harus terus di upayakan dan dilaksanakan semaksimal mungkin," kata Djoko.
Akibat peristiwa penghadangan dan Penyerangan yang menewaskan 8 anggota TNI tersebut, Djoko Suyanto mengecam tindakan itu dan menganggap sebagai sabotase berbahaya yang ditujukan secara sengaja untuk menghalangi, bahkan menggagalkan inisiatif dan upaya damai yang tengah terus diupayakan bagi Papua.
"Saya mengetahui, bahwa faksi-faksi di Papua pro kekerasan tersebut hanyalah sedikit orang yang menolak jalan demokrasi," tutur Djoko.
Terhadap mereka yang menggunakan pembunuhan sebagai jalan politik, Djoko memastikan langkah-langkah penegakkan hukum dilakukan, dengan penggunaan kekuatan yang terukur dan tegas, sesuai dengan norma-norma hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.
"Semata-mata demi menghentikan penyebaran kekerasan dan demi membuat para pelakunya bertanggungjawab di muka hukum," kata Djoko
Namun, bahkan dalam kesedihan dan kemarahan, Pemerintah sekali lagi kembali menegaskan pendirian, bahwa tak ada aksi kekerasan apapun yang bisa menggeser komitmen dan keberpihakan kami pada kesejahteraan dan perdamaian abadi di Papua.
"Dan yang lebih penting masyarakat di Papua dapat melaksanakan aktivitas sehari hari dengan aman," kata Djoko menambahkan.
Lebih lanjut, Djoko yang mewakili pemerintah mengungkapkan rasa belasungkawa, sebab kehilangan keluarga dalam konflik kekerasan adalah sumber duka yang tak terukur.
"Demi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasari Kemanusiaan, Keadilan dan Kesejahteraan, kita harus makin menguatkan keberpihakan pada jalan damai bagi Papua, pada kegigihan menghentikan kekerasan, dan pada kecendekiaan dalam mencari kesepahaman serta jalan keluar," ujar Djoko.