TRIBUNNEWS.COM - Menaiknya harga bawang pada beberapa waktu lalu, membuktikan pemerintah masih abai terhadap kebijakan pangan yang mempertahankan kedaulatan lokal. Sikap pemerintah ini, karena adanya anggapan akan kebutuhan pangan terhadap komoditas belaka.

Puspa Dewy, Program Coordinator Solidaritas Perempuan, mengatakan UU No 18 Tahun 2012 yang mengatur kedaulatan Pangan, tidak sanggup mengatasi tekanan impor bawang yang meminimalkan produksi petani bawang lokal dan menaikan harga bawang.

" Harga bawang disebabkan karena mereka abai terhadap kebijakan yang mendukung kedaulatan lokal, ini yang seharusnya diubah oleh pemerintah, mereka masih melihat pasokan pangan ke dalam negeri sebagai suatu kebutuhan," katanya di Jakarta, Minggu (7/4/2013).  

Ia menjelaskan pemerintah harus segera mengakomodir kedaulatan pangan karena kebijakannya yang melihat pangan sebagai komoditas belaka. Hal ini menurutnya, karena adanya opsi impor yang selalu digunakan secara terus menerus.  

Opsi impor menjadi pilihan dalam mengatasi minimnya produksi bawang karena tipisnya margin yang dinikmati produsen. Sementara itu pasokan bibit lebih banyak didominasi bibit impor yang semakin menyulitkan produksi lokal untuk bersaing karena adanya bea tarif impor yang mencapai nol persen.

"Opsi ini selalu dimanfaatkan, padahal pemerintah harus menyelesaikan persoalan ini secara hulu yaitu memperbanyak kesediaan bibit lokal dan memperbanyak akses bagi petani lokal secara terus menerus agar memangkas biaya produksi yang selalu tinggi, dan ini yang tidak terlihat dalam UU No. 18 Tahun 2012," katanya.