TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum menegaskan akan menindak tegas internalnya yang membocorkan data verifikasi administrasi kepada pihak luar. Apalagi yang bersangkutan tidak memiliki otoritas membocorkan data tersebut.

Menurutnya, siapa pun pencuri data verifikasi administrasi partai politik bisa kemungkinan orang dalam dan luar. Namun sampai saat ini KPU belum menerima masukan siapa sebenarnya internal KPU kalau memang telah membocorkan data itu.

"Kalau pembocornya dari internal KPU kita akan kita prosess. Kalau ada dari birokrasi di luar silakan birokrasi masing-masing yang memprosesnya," ujar Arif kepada wartawan usai sidang di DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2013).

Kemarin, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia menunjukkan data verifikasi administrasi yang berisi empat partai politik tak lolos verifikasi administrasi yakni PKS, PPP, Hanura dan Golkar. PPPI menyebut data itu diperoleh bekas Wakabiro Hukum KPU Nanik Suwarni namun ia membantahnya.

Nanik membenarkan empat partai yang disebut PPPI sebagai pengadu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU, tak lolos peserta pemilu terhitung 23 Oktober 2012. Pada saat yang sama, data yang tertanam di 50 komputer untuk verifikasi diboyong ke KPU.

Bahkan, kata Nanik, bukan saja empat partai yang tak lolos verifikasi administrasi melainkan ada banyak. Nanik sendiri pada tanggal tersebut dipecat komisioner. Sementara KPU baru mengumumkan partai lolos peserta pemilu pada 28 Oktober 2012, dan empat partai tadi lolos.

Menurut Arif, data verifikasi administrasi pada 23 Oktober 2012 adalah data yang belum final. Ia memastikan data yang diperlihatkan oleh PPPI dalam sidang di DKPP bukan data final. 

Sementara soal bocoran data juga disampaikan Sekjen DPP Partai Republik, Heru Bahtiar. Ia mengaku diperlihatkan data kecurangan verifikasi oleh staf KPU bertempat di Starbuck, FX Plaza Sudirman, pascapenetapan 16 peserta lolos verifikasi administrasi.

Arif menilai, pihaknya tak bisa memproses informasi yang disampaikan sejumlah pengadu soal data yang mereka klaim dibocorkan internal KPU. Karena para pengadu sejauh ini bungkam dan merahasiakan siapa sebenarnya pembocor data itu.

"Kalau dia tidak mau menyebutkan, berarti informasi itu kita anggap angin lalu. Kalau ada yang menyebut misalnya si pembocor itu A kita akan selesaikan dan memprosesnya," tegas Arif sambil menambahkan KPU belum membandingkan data pengadu dengan data KPU.