TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli mengatakan rencana konpensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak akan pernah menyelesaikan masalah.

“Jadi, untuk penghematan, efisiensi anggaran APBN itu mesti ada komitmen untuk mengurangi pemborosan anggaran, korupsi, dan mark up biaya-biaya di sektor energi dengan jadwal dan target-target kuantitatif yang konkret. Misalnya dengan meningkatkan penggunaan gas dalam pembangkit listrik secara nasional dari 23 % saat ini menjadi 30 % dalam waktu dua tahun,” kata Rizal Ramli dalam diskusi "BLSM Untuk Kepentingan Rayat Atau Parpol ?" bersama Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Direktur LPI Boni Hargens di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (16/5/2013).

Rizal mengatakan, selain itu mengurangi penggunaan generator diesel yang merugikan PLN sampai Rp 37 triliun per tahun dengan mengalihkan ke pembangkit batubara, gas, air, dan gethernal secepatnya.

“Pemborosan itu harus dihentikan, dan adili mafia Migas yang sangat merugikan negara sekitar Rp 10 triliun per tahun, dan minta KPK untuk menyelidiki siapa saja pejabat yang disogok oleh mafia Migas selama ini?” kata Rizal.

Ketua Umum PKPI yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mendukung kenaikan harga BBM disesuaikan dengan harga pasar internasional. Dia melihat pasca reformasi ini masalah BBM seperti hantu yang menakutkan dan terus-menerus menjadi polemik di tengah masyarakat.

“Saya lihat subsidi BBM ini menjadi beban negara hingga Rp 300 triliun/per tahun atau setara 20 % dari APBN Rp 1.600 triliun. Namun, dampaknya tetap terjadi pemborosan anggaran dan korupsi meningkat. Maka wajar kalau ada oknum Polri, yaitu LS mempunyai rekening pribadi Rp 1,5 trliun,” kata Sutiyoso.

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengakui jika pihaknya sudah mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak menaikkan harga BBM, karena dengan menaikkannya berarti pemerintah ini citranya akan makin terpuruk di mata rakyat.

“Sejak dulu kita ingatkan agar melakukan penghematan, dan pembangunan sumber penerimaan baru. Dalam setiap tahun saja sisa anggaran mencapai Rp 20 triliun, dari Minrba (batubara) sebesar Rp 240 triliun per tahun dengan dikenai pajak sebesar 20 %, maka negara mendapat Rp 28 triliun. Tapi, kenapa itu dibiarkan? Padahal di semua pertambangan batubara itu selalu terjadi kesenjangan dan pengrusakan lingkungan,” kata Maruarar.

Boni Hargens menilai BLSM atau BLT yang digulirkan pemerintahan SBY selama ini hanya akal-akalan kebijakan untuk mencuri simpati rakyat menjelang pemilu 2014. Padahal, simpati rakyat belum tentu bisa ditaklukkan dengan uang.

“Kebijakan BLSM itu hanya bentuk korupsi modern dengan membuat kebijakan yang seolah sesuai konstitusi dan didukung oleh DPR RI. Sehingga dengan kebijakan itu pemerintahan ini tak bisa disalahkan. Jadi, dalam kepalanya, pemerintah ini sengaja untuk mengkriminalisasi rakyat,” katanya.