TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan akan memanggil Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, Rabu (29/5/2013), pekan depan. Dipo Alam dipanggil untuk mengklarifikasi soal pernyataannya yang diduga berbau SARA di Twitter.

"Kami sudah menyampaikan surat undangan Jumat kemarin untuk hadir pada Rabu 29 Mei mendatang," kata Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Pelanggaran HAM, Natalius Pigai, kepada Tribunnews.com, Sabtu (25/5/2013),

Selain mengundang Dipo Alam, Komnas HAM juga mengundang Staf Khusus Presiden bidang Bencana Andi Arief. Mantan aktivis reformasi ini diundang, juga terkait pernyataannya di Facebook yang interpretatif dan diduga berbau SARA.

"Kami apresiasi kalau Pak Dipo Alam dan Andi Arief hadir memenuhi undangan. Tidak ada dalam persepsi kami punishment. Kami hanya perlu klarifikasi dari mereka sebab Komnas HAM punya hak meminta klarifikasi," kata dia.

Menurut dia kedua pejabat negara di lingkaran Istana Kepresidenan itu perlu memberi klarifikasi atas pernyataan mereka agar masalah jadi clear dan tidak menimbulkan preseden buruk dikemudian hari.

"Mereka pejabat negara bukan rakyat biasa. Ini bisa preseden buruk bagi Indonesia. Ke depan kita tidak tahu, bisa bupati, gubernur, dan lainnya untuk  memberikan komentar terkait diskriminasi. Pluralisme kebangsaan jangan hanya sebagai simbol tapi harus direalisasikan. Itu tujuan yang diinginkan rakyat Indonesia," kata dia.

Pernyataan berbau SARA Dipo Alam dan Andi Arief  terkait protes terbuka Frans Magnis mengkritik surat terbuka Franz Magnis Suseno kepada Appeal of Conscience Foundation (ACF) yang akan memberikan penghargaan World Stateman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam akun twitternya @dipoalam49, 21 Mei 2013 lalu, Dipo Alam mengkritik surat terbuka Franz Magnis Suseno itu.

Dipo antara lain menulis. "Umaro, ulama dan umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari liat kedepan, tidak baik pimpinannya dicerca oleh yang non-muslim FMS".