TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menegaskan perlunya melakukan reformasi gelombang kedua, untuk menindaklanjuti capaian-capaian reformasi yang telah diperoleh dalam 15 tahun terakhir.

"Kita harus lancarkan reformasi gelombang kedua, reformasi untuk pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Hatta dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Senin (27/5/2013).

Dalam diskusi terbuka bertajuk 'Dari Reformasi Politik ke Reformasi Ekonomi' yang digelar Rumah Gagasan HR-14 di Kantor DPP PAN, Hatta menilai dalam perjalanan 15 tahun reformasi, sesungguhnya telah banyak perubahan yang dicapai. Mulai dari perubahan sistem politik hingga perubahan pembangunan.

Namun, patut diakui pula masih banyak kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satunya, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

"Demokrasi kita bukan sekadar cara mencapai kekuasaan, tapi juga tata cara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Kita harus lancarkan reformasi jilid kedua, yaitu politik untuk kesejahteraaan, budaya untuk kesejahteraan, semuanya kita arahkan untuk wujudkan kesejahteraan seluruh elemen bangsa," papar Hatta.

Reformasi gelombang kedua, lanjut Hatta, juga harus mampu memerbaiki etika politik, yakni oligarki politik oleh para pemilik modal.

Salah satu faktanya, mewabahnya politik uang dan modal politik yang begitu besar dalam setiap kali penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Etika politik yang sempit inilah yang terus melanggengkan praktik-praktik KKN dalam dunia politik di Tanah Air.

"Kita tidak boleh beralih pada tirani pemilik modal, yang mengakibatkan terinvasinya demokrasi oleh para pemilik modal," ucapnya.

Sementara, pengamat ekonomi Indev Aviliani mengatakan, pemerataan kesejahteraan dalam reformasi ekonomi gelombang kedua ke depan, mutlak dilakukan.

Sebab, persoalan kesenjangan ekonomi antar-elemen masyarakat telah menjadi momok yang sangat menakutkan negara lain.

Persoalan lain yang perlu dilakukan, beber Aviliani, adalah mengubah fiskal policy, terutama fiskal subsidi yang tidak lagi berorientasi pada barang, tapi lebih kepada orang yang masuk dalam kelompok yang rentan pada persoalan kemiskinan.

"Tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain, persoalan kesenjangan ini juga terjadi. Nah, reformasi ekonomi jilid dua perlu dilakukan," ujar Aviliani.

Diskusi terbuka rumah gagasan HR-14 yang digelar di DPP PAN, juga dihadiri sejumlah pembicara lain seperti Wakil Ketua DPD Laode Ida, pengamat politik LIPI Mochtar Pabottingi, dan mantan Sekjen Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Didi Supriyanto. (*)