Laporan Wartawan Wartakitalines.com, Budi Sam Lau malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menjelang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya akan mengerahkan ratusan personil untuk menjaga keamanan sekitar 270 Stasiun Pengisian Bahan Bakar di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pengamanan dilakukan guna mencegah adanya aksi anarkis dan penimbunan BBM atau serbuan masyarakat jelang kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan ada sekitar 270 lebih SPBU di DKI Jakarta yang akan dijaga pihaknya.

Rikwanto menuturkan, penjagaan di semua titik SPBU akan dilakukan menjelang ditetapkannya kenaikan harga BBM, teritama pada H-1 dan hari diberlakukannya harga baru BBM bersubsidi.

Setiap SPBU, kata Rikwanto, akan dikerahkan atau dijaga sebanyak dua hingga lima petugas bersenjata lengkap. "Kalau masih kurang akan kami tambah," ujar Rikwanto, Minggu (16/6/2013).

Selain itu, kata Rikwanto, polisi melalui Subdit Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggelar Operasi Dian 2013 sejak 10 Juni lalu untuk mengantisipasi adanya penimbunan BBM jelang kenaikan harga BBM. Operasi ini sebagai upaya pencegahan terhadap upaya-upaya penimbunan BBM oleh oknum-oknum nakal yang bisa menyebabkan kelangkaan BBM.

Pihaknya, kata Rikwanto, juga mengantisipasi perilaku warga yang membeli BBM bersubsidi dengan jumlah banyak dan akan ditindak.

"Sejak tanggal 10 Juni kemarin kami sudah melakukan operasi Dian untuk mengantisipasi penimbunan BBM," kata Rikwanto.
Rikwanto menjelaskan, sasaran dari Operasi Dian yakni mengantisipasi adanya upaya penimpunan BBM, memodifikasi tangki kendaraan untuk BBM, pengecer yang membeli BBM tidak semestinya, pengoplosan BBM dan modus lainnya.

Mengenai aksi demonstrasi dan unjuk rasa menjelang kenaikan BBM ini, Rikwanto mengingatkan agar para pengunjuk rasa melakukan demonstrasi dengan tertib dan tidak anarkis.

Sebab jika anarkis, kata Rikwanto, maka pihaknya tidak segan-segan untuk menindaknya dan memprosesnya secara hukum. "Kami himbau agar unjuk rasa dilakukan secara tertib dan sesuai koridor hukum. Kami juga menghargai upaya masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya," kata Rikwanto.