Parpol dan Capres Pendukung Kenaikan Harga BBM Bisa Tak Dipilih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah partai politik yang mendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan menyetujui kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM dituding telah mengkhianati rakyat.

Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, partai-partai ini harus bertanggung jawab jika dampak kenaikan harga BBM akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia.

Partai pendukung kenaikan harga BBM antara lain Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Gerindra.

"Sikap parpol pendukung kenaikan harga BBM telah mengkhianati rakyat. Sehingga mereka harus  bertanggung jawab bila terjadi angka kemiskinan meningkat," ungkap Karyono kepada Tribunnews.com di Jakarta, Senin (17/6/2013).

Karyono menyayangkan sikap ini diperkuat Prabowo Subianto. Dukungan Prabowo atas kenaikan harga BBM harus juga ikut memanggul tanggung jawab jika angka kemiskinan menaik.

Langkah Prabowo sebagai calon presiden potensial di 2014 ini patut disayangkan, karena mengambil sikap yang berbeda dengan kehendak rakyat. Padahal peluang Prabowo sangat besar memenangi pilpres mendatang. Apalagi, masyarakat banyak berharap darinya.

"Patut disayangkan pula, sikap capres Golkar Aburizal Bakrie yang mendukung kenaikan harga bbm. Sikap tersebut tidak mencerminkan suara rakyat, sebagaimana slogan "Suara Golkar Suara Rakyat" yang menjadi spirit Partai Golkar," katanya.

Diprediksi, sikap dua capres di atas bisa berpengaruh terhadap elektabilitasnya sebagai capres. Jika kondisi ekonomi nasional semakin parah pascakenaikan harga BBM, publik bisa menghukum tak memilih capres dan parpol yang mendukung kenaikan harga BBM.