TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan siap dicopot Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kedua menteri asal PKS adalah Menteri Pertanian (Mentan) Suswono serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring.

Sikap Suswono dan Tifatul dilontarkan, bila sikap PKS yang menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terdapat dalam APBN-P 2013 dan disetujui Rapat Paripurna DPR, Senin (17/6/2013) lalu, akan berimbas didepaknya mereka dari kabinet.

"Perintah partai, saya disuruh mengabdi kepada presiden, saya lakukan itu. Saya tidak tahu selama saya diberikan amanat, saya jalankan itu sebaik-baiknya," ujar Suswono di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Karena itu, Suswono tak pernah takut bila Presiden SBY akan mencopotnya dari posisinya di kabinet, baik karena sikap partainya atau tidak.

Terkait sikapnya sebagai pejabat pemerintah, Suswono mengaku sudah berupaya mengungkapkan posisi pemerintah kepada PKS, seperti saat rapat di Lembang beberapa waktu lalu.

"Jelas kami menyampaikan posisi kami sebagai menteri, bahwa kenaikan harga BBM adalah salah satu solusi untuk menyelamatkan fiskal. Kami menyampaikan itu waktu di Lembang," ungkapnya.

Suswono mengaku sudah berupaya memberikan pemahaman kepada partai. Sehingga, jika akhirnya posisi Fraksi PKS dalam paripurna berseberangan dengan koalisi, itu diserahkan kepada PKS.

"Koalisi urusan partai. Menteri-menteri hanya ditugaskan membantu presiden. Menteri-menteri harus loyal kepada presiden. Urusan koalisi diserahkan kepada partai, mereka yang lakukan komunikasi, kami konsentrasi bekerja sebagai tenaga profesional," paparnya.

Bukankah menteri dan partai satu paket dalam kontrak poitik? Suswono menjawab, urusan Setgab adalah urusan partai. Sedangkan para menteri ditugaskan untuk membantu presiden.

"Jadi, kalau diminta terus membantu presiden, kami lakukan. Kemudian, pada akhirnya kami menyerahkan kepada presiden. Itu hak prerogatif presiden, kami menghormati," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Tifatul Sembiring. Mantan Presiden PKS siap bila dicopot dari jabatannya sebagai menteri oleh presiden.

"Silakan saja. Soal kementerian diserahkan pada presiden. Diberi amanah ya kami jalan, kalau dicabut amanahnya, ya sudah selesai," cetusnya, di Kompleks Istana Negara, pada hari yang sama. (*)