Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat meminta KPK untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan Nazaruddin.

Terpidana kasus wisma atlet tersebut menyebut sejumlah proyek-proyek besar seperti pembelian pesawat Merpati 60, E-KTP, pembangunan Gedung MK adalah bancakan Anggota-anggota DPR.

"Apalagi di bulan Puasa yang penuh berkah ini, keterangan Nazaruddin ini tentu tidak boleh dianggap KPK sambil lalu saja," ujar Martin melalui pesan singkat, Kamis (1/8/2013).

Sebab, kata Martin banyak yang disampaikan Nazaruddin benar, seperti kasus Hambalang.  Apalagi keterangan Nazaruddin ini sudah langsung di BAP.

"Pasti Nazaruddin tidak main-main lagi dalam memberikan keterangan ini, karena akan berakibat pada dirinya sendiri. Kita sebagai Anggota DPR sering menanggung akibat dari ulah segelintir oknum-oknum Anggota DPR," kata Martin

Martin mengaku bila sedang mengunjungi konstituen dan berdialog dengan mereka, ia sering dilecehkan dan dipandang dengan sinis.

"Masyarakat pemilih kita banyak beranggapan bahwa kita semua Anggota DPR ikut terlibat dalam persekongkolan proyek di DPR dan sudah menikmati banyak uang dari proyek-proye tersebut, tapi kita tidak mem bagi kepada mereka," katanya.

Martin mengatakan pandangan miring seperti ini menjadi beban moral yang paling berat jika bertemu dengan para konstituen di Daerah Pemilihan. Untuk itu, demi kehormatan lembaga DPR dan anggota DPR sendiri, Martin meminta KPK untuk menindaklanjuti laporan Nazaruddin tersebut dan jangan mendiamkannya.

"Jangan-jangan laporan ini bisa dijadikan pintu masuk untuk membongkar  kasus-kasus lain yang lebih besar dan lebih banyak lagi," kata Anggota Komisi III DPR ini.