TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meyakini tingkat keamanan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang memuat database pemilih untuk pemilu 2014, dengan bantuan dan pelibatan pihak-pihak yang berkompeten.

"Untuk keamanan dibantu dari BPPT, ada juga ahli seperti dari UI, ITB, kemudian Lembaga Sandi Negara. Jadi kita enggak khawatirlah soal itu, mudah-mudahan kita semua bisa menjaganya," ujar Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Menurut Ferry, Sidalih ini menjadi data pemilih pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia. Sejak Pemilu 1955 sampai sekarang, tak pernah ada perekaman data. Yang ada, data itu berserakan di daerah sehingga untuk mengetahui jumlah rilnya harus ke lapangan.

Dengan Sidalih, lanjut Ferry, data pemilih terekam dan sudah terekapitulasi secara nasional. Selain database pemilih, Sidalih bisa menjadi alat sosialisasi bahwa pemilih dapat memastikan namanya ada, perekaman data, dan dapat mendeteksi data ganda.

Ketika dikonfirmasi peran Lembaga Sandi Negara apakah juga akan melakukan pengamanan pengiriman data fisik, selain lewat jaringan internet, Ferry mengaku belum mengetahuinya.

"Nanti datanya akan kita format. Bagaimana formatnya apakah e-counting atau apa. Logistik juga harus diamankan biar nanti enggak ada yang memformat atau mencetak di lain tempat. Mereka punya ahlinya," tambah Ferry.

Masih kata Ferry, memang pada Pemilu 2009 pernah digunakan e-counting. Tapi dalam praktiknya akan menggunakan format apa pada Pemilu 2014, belum dipastikan. Menurutnya, banyak format bisa dilakukan seperti sistem sms, fax, entry, web, dan scanner.

"Mana yang mau kita pilih tergantung dana, teknologi dan pemanfaatan. Yang baru terpikir oleh kita adalah data (perolehan suara) dari TPS diangkut ke Kabupaten/Kota, kemudian dientry dengan aplikasi yang sudah disediakan untuk ke pusat," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Lembaga Sandi Negara Mayjen TNI Djoko Setiada mengungkapkan, pengamanan yang dilakukan pihaknya termasuk Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang menjadi basis data elektronik pemilih, dan data center KPU.

"Itu yang paling rawan. Karena pada 2009 ada nama partai berubah, jumlah perolehan berubah, data tidak sama. Makanya itu kita menjaga kontennya, agar sesuai dengan aslinya. Untuk tenaga tidak dari asing, murni dari dalam negeri," katanya.

Djoko menambahkan, sebagai pengemban tugas pemerintah di bidang persandian, Lemsaneg berterimakasih diikutkan berperan melakukan pengawasan pelaksanaan teknologi informasi untuk pemilu.

"Lemsaneg sesuai tugas dan fungsinya berkompeten memberikan jaminan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Teknik kriptografi untuk pengamanan informasi," tambahnya.

Pengamanan yang dilakukan Lembaga Sandi Negara lanjut Djoko, dimulai dari pengolahan informasi sampai dengan penyimanan data dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar cermat, akurat dan transparan.