TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Ketua Presidium Indonesa Police Watch (IPW) Neta S Pane mengingatkan, sudah hampir sebulan pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis terhadap Irjen Djoko Susilo terdakwa kaorupsi Simulator SIM. Akan tetapi, hingga kini belum ada tanda-tanda KPK akan memeriksa sejumlah tersangka lainnya.

Padahal, dalam penanganan kasus ini maupun fakta-fakta di persidangan Tipikor sudah terungkap adanya aliran dana kepada Itwasum Polri, Primkopol maupun kalangan DPR.

"Untuk itu Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar KPK bekerja serius dan segera menuntaskan kasus Simulator SIM ini, dengan cara memeriksa, menjadikan tersangka, dan menahan sejumlah pati Polri maupun anggota DPR yang diduga menerima aliran dana Simulator SIM. Sehingga kasus ini tidak hanya mengorbankan Irjen Djoko Susilo," ujar Neta dalam rilisnya yang diterima Tribunnews.com, Rabu (25/9/2013).

Dijelaskan, setidaknya ada dua kesaksian dan fakta persidangan yang mengejutkan dari pengadilan Tipikor. Pertama, kesaksian yang menyebutkan para pejabat Itwasum menerima aliran dana Simulator SIM. Kemudian soal kesaksian yang menyebutkan adanya 4 dus yang berisi uang yg diduga berjumlah Rp 4 miliar yang diberikan kepada lima anggota Komisi III DPR.

"Melihat perkembangan kesaksian dan informasi-informasi baru yang muncul dan berkembang di persidangan kasus Simulator SIM ini, KPK diharapkan bekerja cepat agar orang-orang yang disebutkan terlibat menerima aliran tidak menghilangkan barang bukti," Neta menegaskan.

Dari kesaksian yang berkembang tersebut, lanjutnya lagi,  ada dua hal yang harus dilakukan KPK. Pertama, mengusut tuntas aliran dana ke Itwasum Polri dan siapa pun yang terlibat harus diperiksa, ditahan, dan disita kekayaannya. Pemeriksaan ke jajaran itwasum polri ini, lanjut Neta,  akan menjadi terapi kejut kedua bagi polri, setelah sebelumnya KPK membongkar kasus korupsi simulator sim.

"IPW berharap kapolri dan jajaran polri memberi dukungan penuh bagi KPK agar tikus-tikus di Polri bisa dibersihkan. KPK segera memeriksa, menahan, dan menyita kekayaan semua anggota DPR  yang disebut terlibat menerima dana simulator SIM. Jangan sampai para tikus-tikus di DPR itu enak-enakan, kemudian gaya-gayan mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif di pemilu 2014," Neta mengingatkan. 

KPK, diharpakan dapat bergerak cepat melakukan penahanan sebelum mereka-mereka yang terlibat  melakukan manuver politik untuk melumpuhkan KPK. Penahanan terhadap anggota DPR tersebut, imbuhnya,  perlu segera dilakukan agar mereka yang diduga menerima aliran dana simulator SIM bisa dicoret dari DCT.

"Dalam menangani  kasus simulator SIM, KPK harus mengedepankan keadilan, sehingga tidak hanya mengorbankan Djoko Susilo semata dan membiarkan para pati dan kalangan DPR yang juga menikmati uang Simulator SIM," pungkas Neta S Pane.