Laporan Wartawan Tribunnews.com Reza Gunadha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta segera menelisik dugaan kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Jawa Timur dan Bali.

Permintaan tesebut, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi. Ia mengatakan, KPK harus mengusut dugaan tersebut menyusul penangkapan Ketua MK Akil Mochtar karena kasus serupa.

Apalagi, sambung juru bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid tersebut, terdapat temuan jejak penyuapan dalam pemilihan gubernur Bali dan Jawa Timur dalam dokumen Akil Mochtar yang disita KPK.

"Kalau dalam sejumlah dokumen yang disita di ruang ketua MK, memang ditemukan jejak penyuapan terkait pemilihan gubernur Bali dan Jawa Timur, harus segera mengumumkannya ke publik," tegas Adhie M Massardi seperti dalam rilisnya yang diterima Redaksi Tribun, Minggu (6/10/2013).

Ia mengatakan, publikasi itu diperlukan untuk unjuk keberanian dan membuktikan independensi KPK. "Jangan hanya karena kebetulan skandal ini (Pilgub Jatim dan Bali) melibatkan orang-orang dari partai penguasa (Demokrat), KPK jadi sungkan," imbuhnya.

Menurutnya, KPK juga harus bisa menelusuri dugaan kasus suap dalam Pilgub Jatim serta Bali itu, agar mematahkan "mitos" skandal korupsi hanya dijadikan alat sekelompok orang untuk melibas lawan-lawan politik.

"Jangan sampai kasus ini hanya heboh di awal, tapi tak sampai ke ujung masalah. Setelah tujuan (politik) tercapai, seperti melengserkan Anas Urbaningrum dari orang No 1 di Partai Demokrat, urusan dianggap selesai. Padahal gegeran awalnya sudah menghancurkan mental seluruh rakyat Indonesia," tukasnya.

Selain itu, Adhie juga mengkhawatirkan kalau indikasi suap dalam dua pilkada itu tak segera dipublikasikan dan ditelisik, maka kasus tersebut akan mangkrak seperti dugaan-dugaan kasus korupsi lainnya.

Misalnya, terusnya, mandegnya penyelesaikan skandal Century, pajak Gayus Tambunan, Hambalan, dan impor daging sapi, dan simulator SIM.

"Jangan sampai kasus ini bernasib seperti kasus-kasus korupsi lain. Dalam kasus-kasus besar itu, KPK jadi tampak bingung ketika sudah tinggal selangkah ke ujung masalah," kritiknya.

Adhie sendiri memastikan, dia dan organisasinya (GIB) bakal mendukung KPK untuk menguak tabir kasus suap dalam Pilgub Jatim dan Bali.