Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan membantah tudingan Partai Golkar yang ingin mengincar kursi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Diketahui Wakil Gubernur Banten dijabat oleh kader PDIP Rano Karno.

"Koalisi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten antara Atut dan Rano Karno dengan rekomendsi resmi DPP PDI Perjuangan," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Tjahjo mengatakan Rano telah mengikuti tahapan mekanisme partai sebelum keluar rekomendasi dari PDIP.

"Sampai detik ini posisi Ratu Atut masih Gubernur dan Rano sebagai Wakil Gubernur yang sah," katanya.

Menurut Tjahjo, masalah hukum Ratu Atut sedang dalam proses. PDIP juga tidak memanfaatkan permasalahan Atut tersebut.

"Tidak elok kok justru ada kader partainya Ibu Atut yang mengembangkan isu yang menjatuhkan posisi Ibu Ratu Atut sebagai Gubernur Banten," ujarnya.

Ia mengatakan Rano telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Wakil Gubernur Banten dan kader PDIP.

PDIP juga tidak ingin terlibat ikut campur pada  masalah yang terkait hukum yang sedang berjalan. Itu urusan penegak hukum atau KPK. Partai kami punya etika dan memahami mekanisme," katanya.

Sebelumnya, Partai Golkar bereaksi keras terhadap kecaman berbagai pihak mengenai politik dinasti yang diterapkan  Gubernur Banten yang juga Ketua DPP Golkar Ratu Atut Chosiyah menyusul pencekalan dirinya bepergian ke luar negeri oleh KPK diduga terkait kasus sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPP Golkar Nudirman Munir mencurigai PDIP ikut menunggu jatuhnya Ratu Atut dari kursi gubernur Banten sebab jika itu terjadi maka Wakil Gubernur Banten Rano Karno yang juga kader PDIP akan leluasa mengambil alih kursi yang ditinggalkan Atut.

"Memang memang banyak orang yang mengincar kursi gubernur Banten. Termasuk yang berdebar-debar menunggu itu dari PDIP," kata Nudirman di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/10/2013).